PSPK – 09 Maret 2026 | Toraja Utara – Sebuah jaringan kriminal yang selama ini beroperasi di balik bayang‑bayang industri perjudian ilegal di Kabupaten Toraja Utara terkuak setelah terungkap bahwa seorang bandar secara rutin menyetorkan Rp10 juta tiap pekan ke kantor kepolisian setempat. Penyelidikan internal polisi mengindikasikan adanya praktik suap yang melibatkan sejumlah oknum aparat, menimbulkan kegelisahan di kalangan warga serta menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas institusi penegak hukum.
Latar Belakang Kasus
Pengungkapan awal bermula dari laporan warga yang mencurigai adanya aktivitas perjudian di sebuah rumah yang berlokasi di Desa Buntu, Kecamatan Bunta. Warga melaporkan suara bising, lampu menyala hingga dini hari, serta aliran uang yang tidak wajar. Setelah dilakukan penyelidikan, satuan reserse kepolisian menemukan bukti rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pria berpenampilan rapi menurunkan kantong berisi uang tunai ke dalam brankas kepolisian.
Modus Operandi Bandar
Bandar yang dikenal dengan nama panggilan “Manda” (nama asli tidak diungkap untuk melindungi saksi) mengelola beberapa tempat perjudian elektronik, termasuk mesin slot dan taruhan olahraga daring. Pendapatan bersih yang diproduksi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Dari total pendapatan, Manda menyisihkan Rp10 juta setiap minggu sebagai “uang pangkal” kepada sejumlah perwira kepolisian tingkat menengah. Uang tersebut disalurkan melalui perantara yang tidak terdaftar secara resmi, biasanya berupa kantong plastik yang disembunyikan dalam tas atau dibawa secara langsung.
Reaksi Polisi dan Penyelidikan Internal
Setelah temuan tersebut, Komisi Nasional Pengawas Polisi (KONPAS) dan Inspektorat Polri mengirim tim khusus untuk melakukan audit keuangan di kantor kepolisian Kabupaten Toraja Utara. Tim tersebut menemukan adanya pencatatan ganda dalam laporan penerimaan uang, serta sejumlah bukti transfer yang tidak teridentifikasi dalam sistem akuntansi resmi. Selanjutnya, tiga perwira kepolisian ditetapkan sebagai tersangka utama dan dijatuhi penahanan sementara.
Dampak terhadap Masyarakat
Kasus ini menimbulkan keresahan luas di antara masyarakat Toraja Utara yang selama ini mengandalkan kepolisian sebagai pelindung keamanan. Warga mengkhawatirkan bahwa praktik suap ini memungkinkan jaringan perjudian tetap beroperasi tanpa gangguan hukum, meningkatkan risiko kecanduan, serta menimbulkan potensi kejahatan lain seperti pencucian uang dan kejahatan siber.
- Penurunan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
- Peningkatan potensi konflik sosial terkait perjudian illegal.
- Ancaman terhadap stabilitas ekonomi lokal karena aliran uang tidak resmi.
Upaya Penanggulangan dan Tindakan Hukum
Pemerintah Kabupaten bersama Dinas Sosial dan Dinas Pemuda serta Olahraga berkoordinasi untuk melakukan penyuluhan mengenai bahaya perjudian, serta menyediakan alternatif hiburan yang lebih sehat bagi generasi muda. Di sisi hukum, Jaksa Negeri Sulawesi Selatan mengajukan tuntutan pidana terhadap Manda dengan dakwaan pencucian uang, penggelapan, serta penyuapan pejabat publik. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan semua kepolisian daerah untuk melakukan audit independen atas penerimaan uang di setiap satuan.
Kasus ini juga memicu perdebatan di tingkat nasional tentang kebutuhan reformasi struktural dalam sistem pengawasan internal kepolisian. Beberapa anggota DPR menyarankan pembentukan badan pengawas eksternal yang memiliki wewenang penuh untuk memeriksa laporan keuangan dan menindak tegas pelanggaran etika.
Sejauh ini, proses hukum masih berjalan. Pihak berwenang berjanji akan mempercepat penyidikan agar tidak ada lagi jaringan serupa yang dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.
Pengungkapan ini menjadi peringatan keras bagi semua pihak bahwa praktik korupsi dalam institusi penegak hukum tidak dapat dibiarkan berlanjut. Diharapkan dengan penindakan tegas, kepercayaan publik dapat pulih dan lingkungan yang lebih aman serta bebas dari pengaruh perjudian ilegal dapat terwujud di Toraja Utara.
