PSPK – 15 Maret 2026 | Andrie Yunus, seorang aktivis hak asasi manusia yang menjabat sebagai Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan di KontraS, menjadi sorotan nasional setelah mengalami serangan penyiraman air keras di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, pada 12 Maret 2026. Insiden terjadi sekitar pukul 23.37 WIB ketika ia melintasi Jalan Salemba I dengan sepeda motor. Dua orang tak dikenal yang menunggang motor berlawanan arah menghampirinya dan menyemprotkan cairan berbahaya ke tubuhnya, menyebabkan luka bakar pada 24% permukaan kulit, termasuk tangan, wajah, dada, dan area mata.
Setelah kejadian, Andrie dirawat intensif di rumah sakit. Penyerangan tersebut segera memicu kecaman keras dari sejumlah lembaga. Komnas HAM menilai tindakan itu bukan sekadar tindak kriminal, melainkan kemungkinan serangan terhadap pembela HAM. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menuntut penyelidikan independen, cepat, dan transparan. Pemerintah juga menyuarakan keprihatinannya; Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga Raka Prabowo, menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan harus diproses sesuai hukum, sementara Menteri HAM, Natalius Pigai, mengecam aksi tersebut dan menegaskan tidak boleh ada premanisme dalam negara hukum.
Berikut jejak karier Andrie Yunus yang tercatat dalam profil profesionalnya:
- Deputy Coordinator for External Affairs – KontraS (Februari 2025 – kini)
- Head of Human Rights Advocacy – KontraS (September 2023 – Februari 2025)
- Public Interest Lawyer (Maret 2022 – November 2023)
- Public Interest Lawyer Assistant – LBH Jakarta (Desember 2020 – Januari 2022)
- Legal Intern – LBH Jakarta (September 2019 – Januari 2020)
- Legal Intern – LBH APIK Jakarta (Juni 2019 – Agustus 2019)
Andrie menamatkan pendidikan tingginya di Indonesia Jentera School of Law, memperoleh gelar Bachelor of Laws (LLB) dengan fokus pada Hukum Konstitusi dan Legisprudensi pada tahun 2020. Pendidikan tersebut menjadi landasan kuat bagi kiprahnya dalam bidang advokasi dan pembelaan hak asasi manusia.
Kasus penyiraman air keras ini menegaskan kembali tantangan yang dihadapi pembela HAM di Indonesia. Masyarakat dan lembaga terkait menanti proses hukum yang adil serta upaya pencegahan serangan serupa di masa mendatang.
