PSPK – 28 Maret 2026 | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya percepatan pendataan kerusakan rumah di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Pada Jumat, 27 Maret 2026, dalam kegiatan peninjauan Hunian Tetap (Huntap) di Kelurahan Sitonong Bangun, Kecamatan Pinangsori, Tito menekankan bahwa klasifikasi kerusakan—ringan, sedang, dan berat—merupakan prasyarat utama untuk menyalurkan bantuan secara tepat waktu.
Klasifikasi Kerusakan dan Besaran Bantuan
Menurut penjelasan Tito, rumah yang tergolong rusak ringan berhak menerima bantuan sebesar Rp15 juta, sementara rumah rusak sedang mendapatkan Rp30 juta. Untuk korban yang mengalami kerusakan berat, bantuan akan disesuaikan dengan kebijakan khusus yang belum dirinci dalam pernyataan tersebut. Selain bantuan fisik, Kementerian Sosial menyiapkan paket bantuan sosial meliputi:
- Jaminan Hidup (Jadup) Rp15.000 per orang per hari selama tiga bulan;
- Bantuan perabot rumah tangga senilai Rp3 juta;
- Bantuan ekonomi sebesar Rp5 juta.
Instruksi Pembentukan Tim Pendataan Khusus
Tito menginstruksikan Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, untuk segera membentuk tim pendataan yang melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Tim ini akan didampingi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Target penyelesaian pendataan ditetapkan dalam waktu satu minggu, dengan dukungan anggaran yang memadai.
Ancaman Tegas bagi Penghambat Penanganan
Dalam pernyataannya, Tito menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pejabat atau pihak lain yang menghambat proses pendataan dan penyaluran bantuan. Ia mengingatkan kepala daerah untuk tidak segan mengevaluasi, bahkan melaporkan, aparatur yang tidak mendukung percepatan penanganan bencana. “Ini situasi bencana, jangan sampai masyarakat menjadi korban tambahan,” tegasnya.
Kesiapan Pemerintah Pusat dan Tantangan di Lapangan
Berbagai kementerian terkait—Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Kementerian Sosial—menyatakan kesiapan penuh untuk merealisasikan pembangunan fisik, termasuk hunian tetap (huntap). Namun, pelaksanaan pembangunan masih tertunda menunggu data kerusakan yang valid serta penyediaan lahan yang sah dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
Upaya percepatan pendataan diharapkan dapat mengurangi kesenjangan distribusi bantuan, menghindari tumpang tindih bantuan, serta mempercepat proses rehabilitasi bagi ribuan keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Dengan tim lintas sektoral yang terkoordinasi, pemerintah daerah diharapkan dapat mengumpulkan data secara menyeluruh, memverifikasi klaim korban, dan menyalurkan dana bantuan sesuai dengan kategori kerusakan yang telah ditetapkan.
Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil oleh Kasatgas Tito Karnavian mencerminkan komitmen pemerintah pusat untuk menanggulangi dampak bencana secara cepat, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan proses pendataan dalam jangka waktu yang singkat akan menjadi indikator utama keberhasilan penyaluran bantuan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menanggulangi krisis pascabencana.
