PSPK – 25 Maret 2026 | Pada Selasa, 24 Maret 2024, Kementerian Luar Negeri Taiwan menyatakan bahwa delegasinya tidak akan menghadiri Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang dijadwalkan 26‑29 Maret di Yaoundé, Kamerun. Keputusan ini diambil setelah perselisihan diplomatik dengan negara tuan rumah terkait penyebutan nama resmi pulau tersebut dalam dokumen visa.
Kamerun dalam dokumen visa menyebut Taiwan sebagai “Taiwan, Provinsi Tiongkok”, yang dianggap Taiwan melanggar martabat nasionalnya. Taiwan mengajukan protes keras dan menilai bahwa tindakan Kamerun tidak menunjukkan niat tulus untuk menyelesaikan masalah, melainkan merupakan tekanan politik yang dipengaruhi oleh Beijing.
Kementerian Luar Negeri Taiwan menyoroti bahwa dokumen visa yang diberikan mengandung beberapa kesalahan, antara lain ejaan nama bahasa Inggris yang keliru, identifikasi gender yang tidak akurat, serta tidak mencantumkan kewarganegaraan delegasi. Hal‑hal tersebut dapat menyulitkan anggota delegasi untuk masuk ke Kamerun.
Sejak bergabung dengan WTO pada tahun 2002, Taiwan beroperasi sebagai “Wilayah Pabean Terpisah Taiwan, Penghu, Kinmen, dan Matsu (Taipei, China)”. Taiwan menegaskan bahwa statusnya sebagai wilayah bea cukai terpisah tidak mengikatnya pada anggota lain, dan haknya untuk berpartisipasi dalam organisasi perdagangan dunia tidak boleh diabaikan.
Pihak Tiongkok menegaskan prinsip “satu China” sebagai prasyarat politik bagi partisipasi Taiwan di WTO. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menuduh Taiwan melakukan manipulasi politik dengan dalih kehadiran dalam konferensi tersebut.
WTO tidak memberikan komentar resmi terkait penarikan Taiwan. Konferensi tingkat menteri WTO merupakan forum keputusan tertinggi yang diadakan setiap dua tahun sekali, dan biasanya menjadi ajang pembahasan kebijakan perdagangan global.
Perselisihan ini menambah ketegangan dalam hubungan Taiwan‑China, khususnya dalam konteks partisipasi Taiwan di arena internasional. Taiwan menuduh Kamerun “tunduk kepada China” dan menegaskan kembali komitmennya untuk melindungi martabat nasional serta hak partisipasinya tanpa diskriminasi.
