PSPK – 23 Maret 2026 | Jakarta, 23 Maret 2026 – Pemerintah Sri Lanka resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar 25 persen pada 22 Maret 2026, menjelang pekan kedua kenaikan dalam dua minggu terakhir. Keputusan tersebut diambil sebagai respons langsung terhadap gangguan pasokan minyak global yang dipicu oleh konflik militer yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel di kawasan Timur Tengah.
Latar Belakang Konflik dan Dampaknya pada Pasokan Minyak
Konflik yang dimulai antara Iran dengan koalisi Amerika Serikat‑Israel telah menimbulkan serangkaian serangan balasan di wilayah strategis, termasuk ladang migas South Pars milik Iran dan ladang gas Ras Laffan milik Qatar. Selain itu, Iran menutup secara de‑facto Selat Hormuz, jalur laut yang menyalurkan sekitar 20 persen ekspor minyak dunia. Penutupan ini menghambat aliran kapal tanker dari Timur Tengah ke pasar internasional, menurunkan volume pasokan minyak mentah dan olahan.
Akibatnya, harga minyak mentah dunia melonjak tajam, menembus US$110 per barel, sementara beberapa minyak Timur Tengah mencapai US$164 per barel. Lonjakan ini menekan negara‑negara pengimpor, terutama yang tidak memiliki cadangan minyak dalam negeri.
Dampak pada Harga BBM di Sri Lanka
Sri Lanka, yang mengimpor seluruh minyak mentahnya serta batu bara untuk pembangkit listrik, merasakan tekanan harga secara langsung. Harga bensin reguler naik dari Rp57.200 per liter menjadi sekitar Rp72.000 per liter (dari 317 rupee menjadi 398 rupee). Harga solar, yang banyak dipakai transportasi umum, juga meningkat dari Rp57.200 menjadi Rp69.000 per liter (dari 317 rupee menjadi 382 rupee). Kenaikan kedua ini merupakan upaya pemerintah untuk menurunkan konsumsi energi nasional setidaknya 15‑20 persen.
Seorang pejabat Ceylon Petroleum Corporation menyatakan bahwa target pengurangan konsumsi tersebut diperlukan karena produksi minyak dalam negeri menurun drastis akibat ketidakstabilan pasokan global. Pemerintah memperkirakan penurunan konsumsi akan membantu menstabilkan cadangan devisa yang sudah tertekan sejak krisis utang 2022.
Langkah Pemerintah Sri Lanka Menghadapi Krisis Energi
- Penetapan kenaikan tarif BBM sebesar 25 persen, menambah kebijakan kenaikan 8 persen sebelumnya.
- Penerapan sistem kerja dari rumah (WFH) bagi pegawai negeri, mengurangi kebutuhan transportasi harian.
- Pembatasan jam operasional kendaraan komersial dan penjatahan bahan bakar untuk sektor transportasi publik.
- Pengurangan jam kerja sektor publik menjadi empat hari dalam seminggu, dimulai Rabu, untuk menurunkan konsumsi bahan bakar.
- Pengawasan ketat terhadap impor minyak, termasuk diversifikasi sumber dari Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan.
Presiden Anura Kumara Dissanayake menegaskan bahwa negara harus bersiap menghadapi “kemungkinan terburuk” jika konflik di Timur Tengah tidak segera mereda. Ia mengingatkan bahwa setiap kenaikan harga minyak global akan memperparah krisis energi di Sri Lanka, yang pada gilirannya dapat memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.
Implikasi Regional dan Global
Lonjakan harga energi tidak hanya dirasakan di Sri Lanka. Negara‑negara lain seperti Thailand, Bangladesh, dan bahkan Inggris telah mengimplementasikan langkah penghematan serupa, mulai dari kerja dari rumah hingga pembatasan kecepatan kendaraan. Badan Energi Internasional (IEA) menyebut situasi ini sebagai gangguan energi terburuk sejak embargo minyak 1970‑an.
Selain sektor energi, gangguan pasokan pupuk dan bahan kimia penting lainnya dapat menimbulkan krisis pangan, mengingat 30‑40 persen kenaikan harga pupuk di pasar global. Dampak berantai ini mengancam produksi pertanian di banyak negara, meningkatkan risiko kelaparan dan inflasi pangan.
Secara keseluruhan, kenaikan BBM di Sri Lanka mencerminkan tekanan luar biasa yang dihadapi oleh ekonomi negara‑negara berkembang saat konflik energi global meluas. Upaya penghematan energi menjadi strategi utama untuk menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus menyiapkan diri menghadapi ketidakpastian pasokan energi jangka panjang.
Dengan kebijakan yang lebih ketat dan penyesuaian perilaku konsumen, Sri Lanka berharap dapat mengurangi beban fiskal dan menjaga kestabilan ekonomi dalam situasi geopolitik yang penuh gejolak.
