PSPK – 18 Maret 2026 | Beijing pada Rabu, 18 Maret 2024, menyampaikan tawaran kepada Taiwan berupa jaminan stabilitas energi jika pulau tersebut bersedia menerima pemerintahan China. Penawaran ini menjadi bagian dari kampanye diplomatik China yang menekankan manfaat “reunifikasi damai” dengan Taiwan, sebuah konsep yang selama ini ditolak oleh pihak pulau.
Konflik bersenjata di Timur Tengah yang melibatkan Israel dan Hamas serta penutupan jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz menimbulkan kekhawatiran global akan kelangkaan pasokan energi. Negara‑negara di seluruh dunia berlomba mengamankan sumber energi alternatif untuk mengantisipasi gangguan pasokan minyak dan gas.
Taiwan, yang memperoleh sekitar satu pertiga kebutuhan LNG‑nya dari Qatar dan tidak mengimpor energi dari China, mengklaim telah berhasil menjamin pasokan energi untuk beberapa bulan ke depan. Pemerintah Taipei menekankan diversifikasi sumber energi, termasuk peningkatan impor gas alam cair (LNG) dari Amerika Serikat yang diperkirakan akan meningkat mulai Juni 2024.
Juru bicara Kantor Urusan Taiwan China, Chen Binhua, menyatakan bahwa “reunifikasi damai” akan memberikan perlindungan lebih baik terhadap keamanan energi Taiwan dengan dukungan “tanah air yang kuat”. Ia menambahkan, “Kami bersedia menyediakan energi dan keamanan sumber daya yang stabil dan andal bagi warga Taiwan, sehingga mereka dapat hidup lebih baik.”
Presiden Taiwan Lai Ching‑te menanggapi pernyataan China dengan menegaskan bahwa pasokan energi bulan ini dan bulan depan sudah terjamin, serta menambah bahwa strategi multi‑sumber Taiwan akan terus diperkuat. Pemerintah Taipei belum memberikan respons resmi terhadap tawaran energi China dan tetap menolak klaim kedaulatan Beijing, menekankan bahwa keputusan masa depan pulau hanya dapat ditentukan oleh rakyatnya.
Sejak lama, China menawarkan model “satu negara, dua sistem” kepada Taiwan, yang menuntut pulau tersebut berada di bawah kendali Beijing namun tetap mempertahankan otonomi internal. Namun, tidak ada partai politik utama di Taiwan yang menerima tawaran tersebut. Pada Oktober lalu, kantor berita resmi Xinhua memaparkan sejumlah manfaat ekonomi yang diklaim akan diperoleh Taiwan setelah “penyatuan kembali”, termasuk dukungan ekonomi dan keamanan sumber daya, dengan catatan bahwa pengelolaan pulau harus berada di tangan “patriot” China.
Di samping tawaran energi, China juga memperketat kebijakan ekspor bahan bakar domestik. Sebagai importir minyak terbesar di dunia, China melarang ekspor bahan bakar hingga akhir Maret 2024 untuk menghindari kekurangan di pasar domestik, setelah ekspor tahun lalu mencapai nilai US$22 miliar.
Tawaran energi ini menambah dimensi baru dalam persaingan geopolitik antara China dan Taiwan, terutama di tengah ketegangan regional yang dipicu oleh perang di Timur Tengah. Sementara China memanfaatkan krisis energi sebagai alat diplomasi untuk memperkuat posisinya, Taiwan berupaya menjaga kemandirian energi melalui diversifikasi sumber dan kemitraan internasional, khususnya dengan Amerika Serikat.
