PSPK – 14 Maret 2026 | Jakarta, 13 Maret 2026 – Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada sore hari Jumat, dengan agenda utama menyiapkan pemerintah menghadapi Lebaran 2026 sekaligus menanggapi ketegangan geopolitik yang memicu lonjakan harga minyak dunia. Dalam rapat yang dihadiri seluruh menteri, Prabowo menekankan pentingnya langkah proaktif untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta menyiapkan kebijakan penghematan yang dapat menstabilkan kondisi fiskal negara.
Presiden menyoroti bahwa meski Indonesia masih berada dalam posisi relatif aman, tidak boleh ada rasa puas diri. “Kita tidak bisa menganggap bahwa apa pun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tetapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita,” tegas Prabowo. Ia mengingatkan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya antara Amerika Serikat‑Israel dan Iran, berpotensi menimbulkan tekanan harga minyak yang signifikan. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengkaji opsi‑opsi penghematan yang telah diterapkan oleh negara lain, terutama Pakistan, yang dijadikan contoh konkret.
Langkah Penghematan yang Dipertimbangkan
Prabowo meminta masing‑masing menteri untuk menelaah sejumlah kebijakan yang dapat diadaptasi di Indonesia. Beberapa poin utama yang disampaikan meliputi:
- Penerapan sistem Work From Home (WFH) bagi sekitar 50 % Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat, sehingga mobilitas harian berkurang dan konsumsi BBM turun.
- Pengurangan hari kerja menjadi empat hari per minggu di instansi tertentu untuk menurunkan beban energi serta mengurangi kemacetan.
- Pemotongan gaji sementara bagi pejabat tinggi, termasuk anggota kabinet dan anggota DPR, dengan dana yang dihemat dialokasikan untuk program bantuan sosial bagi kelompok rentan.
- Pembatasan penggunaan kendaraan dinas, termasuk menetapkan bahwa 60 % kendaraan pemerintah tidak boleh beroperasi kecuali dalam situasi darurat.
- Penangguhan belanja barang operasional, seperti pembelian AC, mebel, dan kendaraan, hingga situasi geopolitik mereda.
- Pembatasan kunjungan kerja luar negeri dan pengurangan agenda pesta resmi untuk mengurangi pengeluaran perjalanan.
- Penguatan efisiensi anggaran di seluruh kementerian melalui audit internal dan digitalisasi proses kerja.
Semua langkah tersebut diharapkan dapat menurunkan beban APBN secara signifikan, menjaga defisit tetap terkendali, dan memperkuat posisi fiskal Indonesia dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Prabowo menyebutkan target ambisius: “Jika kita dapat menghemat konsumsi energi, dalam dua‑tiga tahun kita akan sangat kuat, bahkan cita‑cita saya adalah kalau bisa kita tidak punya defisit.”
Selain kebijakan penghematan, Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah harus tetap waspada namun tidak panik. Ia meminta semua menteri untuk menjaga stabilitas kebijakan dalam menghadapi skenario terburuk di Timur Tengah, sambil memastikan kelancaran persiapan Lebaran 2026, termasuk pengaturan mudik, keamanan transportasi, dan koordinasi lintas‑instansi.
Sidang kabinet ini juga menjadi ajang Prabowo menanggapi kritik internal yang muncul terkait kebijakan ekonomi dan percepatan reformasi. Dalam suasana yang tegang namun konstruktif, para menteri menyampaikan masukan mereka, sementara Presiden menegaskan bahwa keputusan akhir akan diambil setelah melalui kajian mendalam dan konsultasi dengan badan‑badan terkait.
Dengan mengadopsi contoh kebijakan Pakistan, Indonesia berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab fiskal di tengah gejolak pasar energi global. Implementasi WFH secara luas, pemotongan gaji sementara, dan penangguhan belanja operasional diharapkan dapat menjadi model penghematan yang dapat diukur dampaknya dalam beberapa bulan ke depan.
Ke depan, Prabowo menginstruksikan Sekretaris Negara untuk menyusun laporan komprehensif mengenai potensi penghematan BBM dan biaya yang dapat dihemat melalui kebijakan WFH, serta menyampaikan rekomendasi konkret kepada kabinet dalam rapat berikutnya. Semua pihak diharapkan berkoordinasi secara sinergis demi tercapainya tujuan fiskal yang lebih kuat menjelang Lebaran 2026.
