PSPK – 09 Maret 2026 | Jakarta, 8 Maret 2026 – Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, menegaskan penolakannya terhadap rencana pemerintah yang membuka opsi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ia menilai kebijakan tersebut akan menambah beban pada daya beli masyarakat, memperparah inflasi, dan mengancam kesejahteraan warga, terutama kelas menengah ke bawah.
Tekanan Inflasi dan Daya Beli Masyarakat
Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel menjadi latar belakang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan penyesuaian harga BBM subsidi. Mulyanto mengingatkan bahwa kenaikan harga solar, pertalite, dan bensin bersubsidi akan menambah beban transportasi, harga barang kebutuhan pokok, serta menggerus pendapatan rumah tangga yang sudah tertekan oleh inflasi tinggi.
“Kebijakan ini tentu akan menyulitkan masyarakat, karenanya harus dihindari pemerintah,” ujar Mulyanto melalui layanan pesan pada Minggu (8/3). Ia menekankan bahwa pemerintah harus mencari solusi lain yang tidak membebani konsumen.
Permintaan Transparansi dan Efisiensi Anggaran
Mulyanto, mantan anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019‑2024, menuntut transparansi dalam penyusunan kebijakan fiskal. Ia menyoroti pentingnya meninjau ulang pos‑pos pengeluaran yang tidak tepat sasaran atau tidak efisien dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Pengeluaran untuk proyek infrastruktur yang belum selesai harus dievaluasi kembali.
- Program subsidi yang tidak tepat sasaran perlu direformasi.
- Realokasi dana ke sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan energi terbarukan.
Menurut Mulyanto, langkah rasionalisasi dan realokasi belanja negara dapat membuka ruang fiskal tanpa harus mengorbankan kesejahteraan rakyat.
Usulan Rasionalisasi Belanja Non‑Prioritas
Dalam rangka menghindari kenaikan harga BBM, Mulyanto mengusulkan beberapa langkah konkret:
- Peninjauan program yang menekan APBN dan penjadwalan ulang proyek yang kurang mendesak.
- Peningkatan efisiensi belanja negara melalui pengawasan yang ketat dan penggunaan teknologi digital.
- Pengalihan dana ke program yang dapat menurunkan inflasi, seperti subsidi pangan dan bantuan langsung tunai.
Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian anggaran tanpa harus menambah beban pada konsumen melalui harga BBM yang lebih tinggi.
Reaksi Pemerintah dan Publik
Menanggapi pernyataan Mulyanto, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa opsi kenaikan harga BBM masih dalam tahap kajian teknis dan akan dipertimbangkan dengan mengedepankan kepentingan nasional. Sementara itu, organisasi konsumen dan serikat pekerja mengapresiasi sikap kritis Mulyanto, namun menekankan perlunya kebijakan yang holistik untuk mengatasi inflasi.
Di media sosial, warganet menyoroti pentingnya kebijakan yang melindungi daya beli. Beberapa komentar menekankan bahwa kenaikan BBM dapat memicu kenaikan tarif transportasi publik, yang pada gilirannya meningkatkan biaya hidup secara keseluruhan.
Sejumlah analis ekonomi memperkirakan bahwa tanpa penyesuaian anggaran yang tepat, pemerintah dapat kehilangan kepercayaan publik dan menghadapi tekanan politik yang signifikan.
Dengan latar belakang situasi ekonomi global yang tidak menentu, Mulyanto mengajak semua pemangku kepentingan, termasuk DPR, kementerian terkait, dan lembaga pengawas, untuk bersama‑sama mencari solusi yang berkelanjutan.
Ia menutup dengan harapan bahwa pemerintah dapat menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik jangka pendek, serta menegaskan kembali komitmen PKS dalam memperjuangkan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.
