PSPK – 09 Maret 2026 | Seorang aktivis muda asal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Abu Rizal, menyuarakan kemarahan publik terhadap rencana pengadaan meja biliar senilai Rp486,9 juta yang akan disediakan bagi pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Menurutnya, alokasi dana sebesar itu untuk fasilitas hiburan pejabat tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak masyarakat setempat.
Abu Rizal menegaskan bahwa di tengah situasi ekonomi yang masih menantang, layanan kesehatan yang belum optimal, serta pendidikan yang masih banyak kekurangan, pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan anggaran untuk program yang memberi manfaat langsung kepada warga. “Saat rakyat berjuang memenuhi kebutuhan dasar, muncul rencana pengadaan meja biliar hampir setengah miliar rupiah. Ini bukan hanya tidak sensitif, tetapi juga mencerminkan prioritas yang keliru dalam pengelolaan anggaran,” ujarnya.
Aktivis tersebut menambahkan bahwa APBD merupakan amanah rakyat yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Setiap rupiah yang berasal dari anggaran daerah seharusnya dialokasikan untuk layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang meningkatkan kualitas hidup warga, bukan untuk fasilitas pribadi pejabat.
Ia menuntut agar rencana tersebut segera dibatalkan dan meminta DPRD Sumatera Selatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan anggaran. “Jika kebijakan semacam ini terus dipaksakan, publik akan meragukan komitmen wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan mereka. DPRD berisiko kehilangan legitimasi moral di mata rakyat,” tegas Abu Rizal.
Selain menolak pengadaan meja biliar, Abu Rizal menegaskan bahwa gerakan aktivis pemuda akan terus memantau dan mengkritisi kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Ia menutup dengan pernyataan tegas, “APBD bukan untuk memanjakan pejabat, melainkan untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat.”
