PSPK – 16 Juli 2026 | Dalam rapat kerja yang berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mengungkapkan keprihatinan dan mempertanyakan Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, terkait DPR Cecar Menkop Ferry soal Proyek Kipas Rp1,8 Triliun Kopdes, Singgung Tikus-Tikus. Proyek pengadaan kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menjadi fokus utama dalam diskusi tersebut.
Mufti Anam menegaskan bahwa informasi mengenai pengadaan 1,8 juta kipas angin tersebut sangat minim, bahkan cenderung tersembunyi. “Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta dengan nilainya Rp 1,8 triliun. Kami juga tidak mendapatkan informasi yang jelas dari pihak-pihak terkait,” ujarnya. Ia menyoroti bahwa harga pasar untuk kipas angin merek ternama di e-commerce berkisar antara Rp 300 ribuan per unit, sehingga harga yang ditawarkan pemerintah seharusnya jauh lebih efisien jika dilakukan dalam skala besar.
Harga Kipas Angin yang Mengkhawatirkan
Mufti Anam menyampaikan perbandingan harga kipas angin merek Cosmos di berbagai platform e-commerce, yang dijual dengan harga mulai dari Rp 300 ribu. Ia mempertanyakan logika di balik pengadaan yang dinilai tidak transparan ini. “Artinya kalau pemerintah beli dalam jumlah ribuan, bahkan 1,8 juta, seharusnya bisa jauh lebih murah dari Rp300 ribu yang kita temukan di Shopee dan Tokopedia,” tambahnya.
Permintaan Transparansi dan Akuntabilitas
Selain mempertanyakan harga, Mufti juga menyoroti kurangnya transparansi dalam proses pengadaan barang untuk Koperasi Desa Merah Putih. Ia meminta agar pemerintah menyediakan sebuah dashboard yang memungkinkan masyarakat untuk memantau setiap pengadaan yang dilakukan. “Kami minta dibikin dashboard, agar rakyat tahu ada pengadaan apa di sana, tujuannya, berapa harganya agar kita semua bisa memantau. Karena setiap satu rupiah yang dikucurkan wajib dipertanggungjawabkan kepada kita,” tegasnya.
Respon Menkop Ferry
Sementara itu, Menkop Ferry Juliantono memberikan tanggapan yang mengejutkan dengan mengaku tidak mengetahui adanya pengadaan kipas angin tersebut. “Kipas angin ini, ini saya tidak tahu, ini karena pengadaannya bukan di kami, Pak,” jawabnya. Pernyataan ini menambah ketidakpastian mengenai proyek yang telah menuai banyak sorotan publik.
Isu Tikus-Tikus dan Tanggung Jawab Pemerintah
Mufti Anam juga menyentuh isu yang lebih luas terkait pengadaan barang pemerintah, dengan menyebutkan bahwa pengadaan yang tidak transparan dapat memunculkan praktik korupsi, yang ia sebut sebagai ‘tikus-tikus’ yang menggerogoti anggaran negara. Ia menekankan bahwa dalam situasi ekonomi yang sulit, setiap rupiah anggaran harus digunakan dengan efektif dan akuntabel.
Secara keseluruhan, DPR Cecar Menkop Ferry soal Proyek Kipas Rp1,8 Triliun Kopdes, Singgung Tikus-Tikus menggambarkan ketegangan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam hal transparansi anggaran. Rapat tersebut menjadi panggung bagi DPR untuk menuntut akuntabilitas lebih dari Kementerian Koperasi, terutama dalam proyek-proyek besar yang melibatkan dana publik. Dengan adanya tuntutan untuk transparansi, diharapkan masyarakat dapat lebih percaya terhadap pengelolaan anggaran negara dan mencegah potensi penyimpangan yang dapat merugikan kepentingan publik.
