PSPK – 09 Juli 2026 | Adik Amran Sulaiman Minta Masyarakat Sulsel Berhenti Bicara, Kesal Diprotes Terus? Itulah inti dari pernyataan yang dilontarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang mengejutkan publik. Dalam sebuah acara peringatan Hari Jadi ke-67 Kabupaten Maros, Sudirman menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memperbaiki jalan yang rusak jika masyarakat terus melakukan tindakan yang dianggap menghalangi, seperti menanam pisang di atas jalan.
Ucapan Sudirman langsung memicu reaksi keras dari masyarakat di media sosial. Banyak yang menilai bahwa sikapnya menunjukkan ketidakmampuan untuk menerima kritik. Beberapa netizen bahkan mengingatkan bahwa proyek pembangunan jalan didanai oleh pajak masyarakat, sehingga seharusnya pemimpin daerah peka terhadap kebutuhan rakyatnya.
Pembangunan yang Terhambat
Kritik terhadap Sudirman tidak hanya terkait pernyataannya tentang jalan rusak, tetapi juga mencakup proyek Stadion Mattoanging yang terkesan terbengkalai. Gubernur mengungkapkan bahwa proyek tersebut tidak dilanjutkan karena tidak ingin menghadapi demonstrasi dari masyarakat. Pernyataan ini semakin menambah kecaman terhadap kepemimpinannya.
Setelah mendapatkan reaksi negatif, Sudirman pun meluruskan pernyataannya. Ia menekankan bahwa maksud dari ucapannya bukan berarti Pemprov Sulsel tidak akan memperbaiki jalan rusak. “Kami memahami harapan masyarakat agar seluruh jalan provinsi yang rusak segera diperbaiki. Insya Allah semuanya akan ditangani secara bertahap,” ujarnya. Ia mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan tanpa melakukan tindakan yang dapat menghambat pekerjaan.
Komitmen Pemprov Sulsel
Pemprov Sulsel tetap berkomitmen untuk melaksanakan Program Pembangunan Jalan Provinsi sepanjang 1.000 Kilometer melalui skema Multi Years Project (MYP). Proyek ini akan dikerjakan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas, kesiapan teknis, dan kemampuan anggaran. Namun, dengan adanya komentar yang kontroversial dari Gubernur, banyak yang meragukan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan program tersebut.
Gejolak Sosial yang Meningkat
Menariknya, sebelum pernyataan ini, Pemprov Sulsel sempat mempertimbangkan untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Demonstrasi. Rencana ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan, yang menilai bahwa upaya tersebut akan membungkam suara masyarakat dan bertentangan dengan prinsip demokrasi. “Wacana Satgas itu sama saja akan menekan aksi demonstrasi,” ujar Rahmat Kottir, Kepala Departemen Eksternal Walhi Sulsel.
Rahmat menekankan bahwa demonstrasi di Sulsel meningkat karena adanya investasi yang tidak sehat, termasuk bisnis ekstraktif yang merugikan masyarakat. Ia berpendapat bahwa pemerintah seharusnya lebih mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari proyek yang dijalankan.
Kesimpulan
Adik Amran Sulaiman Minta Masyarakat Sulsel Berhenti Bicara, Kesal Diprotes Terus? Pernyataan ini mencerminkan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat yang menginginkan akuntabilitas dalam pembangunan. Sementara Pemprov Sulsel berusaha untuk melanjutkan proyek infrastruktur, kritik dan tuntutan masyarakat akan terus mengemuka, terutama jika harapan mereka tidak terpenuhi. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat dan memperbaiki komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang lebih besar di kemudian hari.
