PSPK – 08 Maret 2026 | JAKARTA – Pemerintah Indonesia kembali menjadi sorotan internasional setelah mengumumkan kesediaannya bergabung dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keputusan tersebut diinterpretasikan oleh sejumlah pengamat politik sebagai bagian dari strategi politik dalam negeri, khususnya yang terkait dengan figur-figur kunci seperti Prabowo Subianto dan Muhadjir Effendy.
Latar Belakang Board of Peace
Board of Peace, atau Dewan Perdamaian, merupakan inisiatif yang dirancang oleh Trump pada akhir masa kepresidenannya untuk menengahi konflik antara Israel dan Palestina, khususnya di Jalur Gaza. BoP mengeluarkan 20 poin rencana perdamaian yang mencakup pengurangan pendudukan Israel, amnesti bagi pejuang Hamas, serta penetapan jalur menuju kemandirian negara Palestina.
Pernyataan Ulta Levenia, KSP
Ulta Levenia, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), memaparkan detail 20 poin tersebut pada Minggu, 8 Maret 2026. Ia menekankan bahwa poin‑poin seperti nomor 9 (pemerintahan transisi Palestina), nomor 16 (penarikan Israel dari Gaza), serta nomor 19‑20 (self‑determination dan two‑state solution) menunjukkan keberimbangan dan tidak memihak kepentingan Israel. “Intinya, Amerika Serikat akan membangun dialog antara Israel dan Palestina agar ada ekosistem politik untuk hidup berdampingan secara damai,” ujar Ulta.
Strategi Prabowo?
Sejumlah analis menilai bahwa dukungan Indonesia terhadap BoP dapat menjadi “strategi” bagi Prabowo Subianto, calon presiden yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan, untuk memperkuat citra internasionalnya. Dengan menampilkan diri sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian, Prabowo dapat menarik dukungan dari kalangan moderat dan memposisikan Indonesia sebagai mediator netral di antara kekuatan besar.
Penjelasan Muhadjir Effendy
Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dalam wawancara terpisah menegaskan bahwa pemerintah “berjuang dari dalam” untuk memastikan bahwa partisipasi Indonesia dalam BoP tidak mengorbankan kepentingan nasional. Ia menambahkan bahwa Indonesia akan terus memantau implementasi poin‑poin BoP, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi warga Gaza dan keamanan regional.
Reaksi Publik dan Akademisi
Berbagai kelompok mahasiswa, termasuk aliansi Mahasiswa UI, mengkritik keputusan tersebut. Mereka menilai bahwa bergabungnya Indonesia dalam BoP dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan negara‑negara lain yang memiliki hubungan strategis dengan Israel. Di sisi lain, profesor dan guru besar Unpad menyerukan evaluasi mendalam terhadap manfaat dan risiko bergabungnya Indonesia.
Implikasi Internasional
Jika Indonesia resmi menjadi anggota BoP, negara tersebut akan memperoleh akses ke proses mediasi yang dipimpin Amerika Serikat serta peluang untuk mempengaruhi agenda perdamaian. Namun, hal ini juga dapat menempatkan Indonesia pada posisi yang sensitif dalam dinamika geopolitik Timur Tengah, mengingat hubungan tradisional Indonesia dengan negara‑negara Muslim serta kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat.
Langkah Selanjutnya
- Parlemen akan mengadakan sidang khusus untuk menilai legalitas partisipasi Indonesia dalam BoP.
- KSP akan menyiapkan mekanisme pemantauan pelaksanaan poin‑poin BoP, khususnya mengenai amnesti Hamas dan hak kembali warga Gaza.
- Pemerintah akan melakukan dialog intensif dengan pihak‑pihak terkait, termasuk Palestina, Israel, serta mitra ASEAN.
Keputusan bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace masih berada dalam tahap pembahasan, namun sudah menimbulkan dinamika politik yang signifikan di dalam negeri. Bagaimana pemerintah menyeimbangkan antara aspirasi perdamaian internasional dan kepentingan domestik akan menjadi sorotan utama dalam beberapa minggu ke depan.
