PSPK – 22 Mei 2026 | 42% Anak Muda Tolak Pemindahan Ibu Kota ke IKN, sebuah angka yang cukup mencolok dan menarik perhatian. Menurut survei Muda Bicara ID, sebanyak 42,9% responden menyatakan tidak setuju dengan pembangunan dan pemindahan ibu kota ke IKN. Sementara itu, mayoritas responden atau 57,1% menyatakan setuju terhadap proyek pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur tersebut.
Latar Belakang
Rencana pemindahan ibu kota ke IKN telah menjadi topik perbincangan hangat di kalangan masyarakat, terutama di kalangan anak muda. 42% Anak Muda Tolak Pemindahan Ibu Kota ke IKN karena khawatir tentang dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul dari proyek ini. Mereka juga mempertanyakan prioritas penggunaan dana negara dan apakah proyek ini benar-benar dibutuhkan.
Hasil Survei
Survei Nasional Muda Bicara ID ini dilakukan pada 1-30 Maret 2026 dengan melibatkan 800 responden berusia 17-40 tahun. Pengumpulan data dilakukan melalui computer-assisted self interviewing, sementara pemilihan sampel menggunakan stratified random sampling untuk memastikan sampel terpilih dapat menjadi representasi proporsional dari setiap subkelompok populasi. 42% Anak Muda Tolak Pemindahan Ibu Kota ke IKN menunjukkan bahwa pandangan anak muda terhadap IKN masih cukup terbelah.
Dampak Lingkungan dan Sosial
Salah satu alasan utama 42% Anak Muda Tolak Pemindahan Ibu Kota ke IKN adalah khawatir tentang dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul dari proyek ini. Mereka mempertanyakan apakah proyek ini akan membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan. 42% Anak Muda Tolak Pemindahan Ibu Kota ke IKN juga mempertanyakan prioritas penggunaan dana negara dan apakah proyek ini benar-benar dibutuhkan.
Kesimpulan
42% Anak Muda Tolak Pemindahan Ibu Kota ke IKN menunjukkan bahwa pandangan anak muda terhadap IKN masih cukup terbelah. Meskipun mayoritas responden menyatakan setuju terhadap proyek pemindahan ibu kota, 42% Anak Muda Tolak Pemindahan Ibu Kota ke IKN menunjukkan bahwa masih banyak pertanyaan dan kekhawatiran yang perlu diatasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan diskusi yang lebih lanjut dan transparan tentang rencana pemindahan ibu kota ke IKN.
