PSPK – 25 April 2026 | Pada 21 April 2026, sekelompok ibu rumah tangga dari Dusun Piso, Desa Paralando, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, menggelar aksi protes dengan membawa jeriken kosong dan selang air sepanjang sepuluh meter. Aksi tersebut dilakukan di depan gerbang Kantor DPRD dan kemudian dilanjutkan ke kantor Bupati, menuntut perbaikan proyek air minum yang masih belum memenuhi kebutuhan warga.
Latihan Protes dan Latar Belakang
Para ibu mengibarkan spanduk bertuliskan “Kami ini ibu‑ibu rumah tangga tidak minta banyak, hanya air minum” serta “Proyek air hampir 1 Miliar tapi rakyat Desa Paralando masih kehausan”. Protes ini merupakan kelanjutan dari aksi pada 24 Februari yang ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Setelah klarifikasi di kantor desa tidak memberikan solusi, warga menulis surat kepada Bupati Herybertus GL Nabit pada 13 Maret, namun kunjungan Dinas PUPR pada 17 Maret dan surat lanjutan pada 25 Maret tetap belum menyelesaikan masalah.
Tuntutan kepada DPRD
Maria Oktavia Ijim, salah satu perwakilan ibu‑ibu, menekankan bahwa aksi dipilih bertepatan dengan Hari Kartini untuk menegaskan hak dasar warga atas air bersih. Ia meminta anggota DPRD menurunkan diri ke lapangan, mendengarkan keluhan, dan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka bersama Dinas PUPR, kontraktor, dan konsultan pengawas.
- Data real mengenai jumlah kepala keluarga yang sudah atau belum memiliki akses air bersih.
- Jadwal pasti penyelesaian perbaikan instalasi.
- Penjelasan teknis mengenai perubahan desain proyek, khususnya penambahan jaringan pipa yang menyebabkan penurunan tekanan air di 22 rumah.
Respon DPRD dan Sekda
Anggota DPRD, termasuk Ketua Paulus Peos dan Wakil Ketua Agnes Menot, menyatakan akan memfasilitasi audit data dan menginisiasi RDP sesegera mungkin. Sekretaris Daerah sementara, Lambertus Paput, mengakui perubahan desain karena faktor elevasi dan keterbatasan dana, serta berjanji turun langsung ke desa untuk meninjau kondisi lapangan.
Penjelasan Dinas PUPR
PPK proyek, Siprianus Bonso, menjelaskan bahwa 22 rumah di Dusun Piso tidak mendapatkan aliran air karena berada di ketinggian lebih tinggi dibanding reservoir. Penambahan jaringan ke Dusun Nanga Nae mengurangi tekanan air, sehingga solusi yang diusulkan meliputi pemasangan pompa tambahan dan bak penampung.
Aksi di Kantor Bupati
Setelah berorasi di DPRD, warga bergerak ke kantor Bupati. Kepala Satpol PP, Alexius Harimin, menyampaikan bahwa Bupati sedang berduka, sehingga pertemuan diwakili oleh Sekda. Dalam pertemuan, warga menegaskan kembali bahwa 22 rumah masih belum terlayani, meminta jadwal pasti, rencana kerja, dan penanggung jawab tertulis.
Reaksi Warga dan Harapan
Warga menilai penjelasan dinas masih membingungkan dan tidak mencerminkan kondisi lapangan. Mereka menuntut transparansi, data riil, dan pelaksanaan perbaikan menyeluruh, bukan sekadar survei. Anak‑anak sekolah di desa juga ikut menyuarakan keprihatinan mereka, mengingat pentingnya air bersih untuk kesehatan dan pendidikan.
Proyek air minum ini dibiayai dari DAK 2025 dengan nilai hampir Rp973 juta dan dikerjakan oleh CV Wela Tedeng selama 150 hari pada tahun 2025. Warga berharap agar pemerintah daerah segera menuntaskan sambungan yang belum terlayani dan memastikan hak dasar atas air bersih terpenuhi.
