PSPK – 22 April 2026 | Demonstrasi besar-besaran yang digelar pada Selasa 21 April 2026 di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur berakhir ricuh setelah aparat keamanan mengerahkan lebih dari 1.700 personel gabungan. Massa yang diperkirakan mencapai 2.000 orang menuntut evaluasi kebijakan anggaran, penghentian praktik KKN, dan pengawasan lebih ketat DPRD.
Pengamanan ketat dan aksi ricuh
Kapolda Kaltim Irjen Endar Priantoro menjelaskan bahwa personel dari Polri, TNI, Satpol PP, serta tim medis ditempatkan di dua titik strategis: Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Rudy Mas’ud. Pada pukul 18.00 WITA ketegangan meningkat, massa melempar batu, botol, dan bahkan menyalakan ban bekas. Polisi kemudian menembakkan water cannon untuk membubarkan kerumunan.
Gubernur memilih bungkam
Rudy Mas’ud keluar dari kantor sekitar pukul 21.10 WITA dengan pengawalan ketat, namun tidak memberikan pernyataan kepada wartawan. Beberapa wartawan yang berusaha meminta keterangan justru dilarang meliput oleh petugas keamanan, sehingga situasi menjadi semakin tegang. Endar Priantoro mengonfirmasi bahwa gubernur dan wakil gubernur berada di dalam gedung selama aksi, namun menolak memberikan audiensi langsung kepada massa.
Tuntutan utama massa
- Evaluasi kebijakan anggaran, terutama pengadaan kendaraan dinas senilai Rp8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan yang menghabiskan sekitar Rp25 miliar.
- Penghentian praktik KKN serta penyalahgunaan wewenang antara eksekutif dan legislatif.
- Penggunaan hak angket dan interpelasi DPRD untuk mengawasi kebijakan gubernur.
Dampak pembatasan akses wartawan
Larangan wartawan meliput memperparah kekecewaan massa dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai kebebasan pers di provinsi tersebut. Organisasi pers mengkritik tindakan tersebut sebagai upaya menutup jalur informasi publik, sementara pemerintah berargumen bahwa pembatasan itu bersifat sementara demi keamanan.
Situasi tetap dipantau oleh aparat, dan pihak kepolisian terus melakukan pendekatan persuasif kepada koordinator aksi untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Masyarakat dan pengamat politik menilai bahwa respons pemerintah yang tidak transparan dapat memperdalam keretakan kepercayaan publik.
Dengan demikian, peristiwa ini tidak hanya menjadi sorotan karena kericuhan fisik, melainkan juga karena dinamika hubungan antara massa, pemerintah, dan media yang berperan sebagai pengawas demokrasi.
