PSPK – 21 April 2026 | Dalam acara Sosialisasi Penguatan Integritas dan Praktik Antikorupsi yang digelar di Pengadilan Negeri Purwokerto, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ibnu Basuki Widodo menyoroti pola aliran uang korupsi yang kini sering melibatkan perempuan sebagai perantara.
Alur Pengalihan Dana Korupsi
“Jika semua sudah diberikan—untuk istri, keluarga, amal, tabungan—lalu ke mana uang satu miliar ini? Menyimpannya di kolong takut dimakan kecoa, menaruhnya di tabungan lagi takut terdeteksi,” ujar Wakil Ketua KPK.
Peran Perempuan sebagai ‘Bening‑Bening’
Pelaku kemudian mencari perempuan yang dianggap “bening‑bening”, yakni yang tidak mencurigakan atau tidak terlibat dalam jaringan korupsi sebelumnya. Mereka mendekati perempuan tersebut dengan berbagai alasan, mulai dari tawaran kerja hingga ajakan kuliah atau pertemanan, meski usia pelaku sudah senior.
Setelah kepercayaan terbangun, uang hasil korupsi dialirkan ke rekening atau dompet perempuan tersebut. Jika terbukti, perempuan yang menerima aliran dana dapat dijerat sebagai pelaku pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), meski tidak terlibat langsung dalam aksi korupsi utama.
Konsekuensi Hukum dan Sosial
Pengucuran uang ke pihak ketiga tidak hanya menambah beban hukum bagi perempuan yang menjadi “penampung” dana, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang serius, seperti perselingkuhan, keretakan rumah tangga, dan stigma publik.
Ibnu Basuki menekankan pentingnya memperkuat mekanisme pengawasan keuangan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya menjadi perantara TPPU, serta menegakkan sanksi tegas bagi semua pihak yang terlibat.
