PSPK – 06 Maret 2026 | Aula Barat Institut Teknologi Bandung menjadi saksi perdebatan gagasan pada Kamis sore, 5 Maret 2026. Ratusan aktivis lintas generasi, mahasiswa, akademisi, tokoh politik, dan profesional menanti pidato penutup Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang disampaikan di tengah peluncuran buku terbaru Syahganda Nainggolan, “Menggugat Republik”.
Dasco menekankan bahwa demokrasi formal belum menjamin keadilan ekonomi. Ia menantang masyarakat sipil untuk bersatu, memperkuat persatuan nasional, dan memberikan ruang bagi Presiden Prabowo Subianto dalam menunaikan janjinya. “Berapa lama waktu yang diperlukan agar masyarakat sipil bersatu, menguatkan persatuan nasional, agar Prabowo punya waktu menunaikan janji‑janjinya?” ujarnya.
Dalam pidatonya, Dasco juga menyoroti masalah struktural pemerintah, termasuk izin pertambangan yang tidak memberikan manfaat bagi negara. Ia mengusulkan pencabutan IUP yang tidak menguntungkan publik.
Buku “Menggugat Republik” mengusung konsep “Prabowonomics”, sebuah kerangka ekonomi yang menekankan keadilan sosial. Penulis menelusuri jejak kerakyatan Soekarno dalam kepemimpinan Presiden Prabowo, menyatakan bahwa kedua tokoh tersebut memiliki semangat kerakyatan yang kuat.
Seminar nasional yang menyertai peluncuran buku menampilkan panelis beragam, antara lain:
- Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun
- Pengamat politik, Rocky Gerung
- Ketua Umum KSPSI, Moh Jumhur Hidayat
- Menteri Koperasi, Ferry Juliantono
- Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto
- Menteri Tenaga Kerja, Yassierli
- Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian
- Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad
- Rektor ITB, Tatacipta Dirgantara (tuan rumah)
Rocky Gerung menambah dinamika dengan menyindir kurangnya pemahaman kabinet tentang Prabowonomics, sementara Moh Jumhur Hidayat mengaitkan konsep tersebut dengan revitalisasi industri nasional, mencetuskan istilah MIIGA (Make Indonesia Industry Great Again). Menteri Koperasi Ferry Juliantono menekankan peran koperasi desa sebagai wujud konkret kebijakan ekonomi kerakyatan.
Mahasiswa ITB juga menyuarakan keluhan mereka. Farel Faiz Firmansyah, Presiden Mahasiswa ITB, menyoroti penderitaan ekonomi rakyat dan kebijakan lingkungan yang dianggap represif. Ia menanyakan siapa yang memberi izin tambang di daerah kritis, memicu respons beragam dari hadirin.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, memuji peran Syahganda sebagai provokator yang terus menggugat arah negeri demi cinta pada tanah air. Diskusi berlanjut hingga maghrib, ketika azan menandakan berbuka puasa bersama, menutup hari yang penuh semangat kritis dan harapan baru.
