PSPK – 09 April 2026 | Jepang kini menghadapi tekanan ekonomi yang semakin tajam setelah data terbaru menunjukkan penurunan sentimen bisnis dan lonjakan kasus kebangkrutan perusahaan. Menurut lembaga riset swasta Teikoku Databank, jumlah kebangkrutan pada tahun fiskal 2025 (yang berakhir Maret) mencapai 10.425, naik 3,5 % dibandingkan tahun sebelumnya dan menembus angka 10.000 untuk dua tahun berturut‑turut.
Kenaikan ini dipicu oleh kombinasi faktor, terutama peningkatan biaya input yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah. Serangan gabungan Amerika Serikat‑Israel terhadap Iran pada 28 Februari menyebabkan harga minyak mentah melambung, yang selanjutnya menaikkan biaya bahan bakar, bahan kimia, plastik, material bangunan, dan pupuk. Pada saat yang sama, kekurangan tenaga kerja memperburuk tekanan biaya bagi perusahaan.
| Indikator | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Kebangkrutan FY2025 | 10.425 kasus | +3,5 % YoY |
| Indeks Sentimen Bisnis (Maret) | 42,2 | turun dari 48,9 (Februari) |
| Indeks Sentimen 2‑3 bulan ke depan (Maret) | 38,7 | turun dari 50,0 (Februari) |
Survei pemerintah yang dirilis pada 8 April mengonfirmasi penurunan sentimen tersebut, menyoroti ketidakpastian akibat konflik di Timur Tengah. Indeks yang mengukur ekspektasi dua hingga tiga bulan ke depan juga menurun signifikan, mencerminkan kekhawatiran perusahaan tentang prospek ekonomi jangka pendek.
Bank of Japan (BOJ) menanggapi situasi ini dengan kewaspadaan. Laporan triwulanan manajer cabang regional BOJ memperingatkan bahwa kenaikan biaya minyak dan gangguan pasokan dapat memperlemah pertumbuhan ekonomi. Kebijakan suku bunga menjadi fokus utama menjelang pertemuan kebijakan pada 27‑28 April, di mana BOJ harus menyeimbangkan antara risiko penurunan pertumbuhan dan tekanan inflasi yang meningkat.
Para analis memperkirakan lonjakan kebangkrutan akan mulai terasa pada musim panas 2024, berpotensi mendorong angka kebangkrutan lebih tinggi lagi di tahun fiskal 2026. Jika tren ini berlanjut, beban pada sektor usaha Jepang dapat memperdalam siklus penurunan ekonomi, menguji ketahanan kebijakan moneter dan fiskal negara.
