PSPK – 07 April 2026 | JAKARTA – Pada Senin (6/4/2026), kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, secara tegas membantah tuduhan bahwa kliennya pernah menuduh mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menjadi dalang pendanaan isu ijazah Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan tersebut muncul setelah serangkaian rumor yang beredar di media sosial dan portal berita daring, yang menyebutkan bahwa Rismon menuduh JK mendanai kampanye fitnah terkait ijazah Jokowi.
Jahmada menyatakan, “Rismon tidak pernah menyebut nama Pak JK dalam konteks pendanaan atau penyebaran isu ijazah Jokowi. Semua tuduhan tersebut adalah rekayasa dan tidak memiliki dasar faktual.” Ia menambahkan bahwa klaim tersebut merupakan hasil manipulasi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang sengaja dibuat untuk menimbulkan kegaduhan politik.
AI sebagai Alat Penyebaran Hoaks
Menurut pernyataan kuasa hukum, bukti digital menunjukkan bahwa teks dan gambar yang menyebutkan “JK mendanai isu ijazah Jokowi” dihasilkan oleh algoritma AI yang dapat memanipulasi suara, gambar, serta teks secara realistis. “Semua yang beredar itu hoaks. AI ya,” tegas Jahmada. Ia menegaskan bahwa tidak ada rekaman suara atau dokumen resmi yang mendukung tuduhan tersebut, melainkan hanya klip audio yang telah diedit dengan teknologi deepfake.
Reaksi Jusuf Kalla
Menanggapi rumor yang terus mengalir, Jusuf Kalla melalui juru bicaranya melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri pada tanggal 5 April 2026. Laporan tersebut menuntut penyelidikan terhadap pihak-pihak yang menyebarkan fitnah serta menegaskan bahwa JK tidak terlibat dalam pendanaan atau penyebaran isu ijazah Jokowi. “Jika ada bukti nyata, kami siap menanggapinya. Namun sampai kini, semua hanya spekulasi belaka,” ujar juru bicara JK.
Roy Suryo dan Kontroversi Tambahan
Sementara itu, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Roy Suryo, juga terlibat secara tidak langsung dalam percakapan publik mengenai video yang menuduh JK. Roy Suryo mengingatkan bahwa video tersebut harus ditanggapi dengan tegas, mengingat potensi dampak negatif terhadap reputasi tokoh publik. Ia menekankan pentingnya verifikasi fakta sebelum menyebarkan materi yang belum teruji kebenarannya.
Langkah Selanjutnya Rismon Sianipar
Rismon Sianipar, seorang ahli digital forensik yang terkenal dengan penelitian kontroversialnya tentang ijazah Jokowi, menyatakan bahwa ia akan segera menerbitkan buku yang memuat revisi hasil penelitiannya. Buku tersebut dijadwalkan terbit pada kuartal ketiga 2026 dan akan membahas metodologi forensik digital, serta menolak segala tuduhan yang tidak berdasar.
Dalam sebuah wawancara singkat, Rismon menegaskan komitmennya untuk terus melakukan riset independen, “Saya tidak pernah menyebut JK dalam konteks pendanaan. Jika ada yang mengaitkan nama beliau, itu adalah hasil manipulasi yang harus diusut secara hukum.”
Implikasi Politik dan Hukum
Kasus ini menyoroti bagaimana teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk menciptakan narasi palsu yang mengancam stabilitas politik. Para pengamat menilai bahwa penyebaran hoaks berbasis AI menuntut regulasi yang lebih ketat serta peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat. Selain itu, tindakan hukum yang diambil oleh JK dan kemungkinan gugatan perdata oleh Rismon dapat menjadi preseden penting bagi penegakan hukum terhadap penyebaran informasi palsu.
Di sisi lain, pihak kepolisian telah membuka penyelidikan awal untuk mengidentifikasi sumber asli materi yang diproduksi AI. Jika terbukti ada pelanggaran hukum, pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta pasal-pasal terkait pencemaran nama baik.
Secara keseluruhan, pernyataan resmi dari kuasa hukum Rismon dan laporan polisi dari JK menegaskan bahwa tuduhan pendanaan isu ijazah Jokowi oleh JK adalah tidak berdasar dan hasil rekayasa digital. Kasus ini menambah catatan penting mengenai ancaman hoaks AI dalam dinamika politik Indonesia, sekaligus menekankan pentingnya verifikasi fakta sebelum publikasi.
Dengan perkembangan terkini, publik diharapkan dapat lebih kritis dalam menyikapi informasi yang beredar, terutama yang melibatkan tokoh publik dan teknologi canggih.
