PSPK – 01 Juni 2026 | PSN Papua Selatan Dikritik, Hak Masyarakat Adat Dinilai Terabaikan muncul sebagai sorotan utama dalam diskusi publik yang digelar di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, mengungkapkan kekhawatiran akademisi dan mahasiswa terhadap proyek strategis nasional yang mengusung pengembangan pangan dan energi di wilayah tersebut.
Latihan Kritis Akademisi Terhadap PSN
Antropolog Lamtiur Tampubolon menegaskan bahwa pelaksanaan PSN Papua Selatan, khususnya pembukaan lahan untuk perkebunan tebu bioetanol dan kelapa sawit biodiesel, tidak memperhatikan hak-hak masyarakat adat yang bergantung pada tanah dan hutan sebagai sumber kehidupan. Kritik terhadap PSN Papua Selatan Dikritik, Hak Masyarakat Adat Dinilai Terabaikan semakin menguat, karena bagi masyarakat Papua tanah memiliki makna sakral yang melampaui aspek ekonomi. “Bumi Papua sangat sakral dan merupakan ibu bagi masyarakat di sana,” tambahnya.
Perspektif Mahasiswa Papua
Mahasiswa asal Papua Selatan yang hadir dalam forum menyatakan keprihatinannya atas marginalisasi yang semakin dalam. Mereka menuntut agar setiap kebijakan pembangunan mengedepankan penghormatan terhadap hak adat, perlindungan lingkungan, serta partisipasi warga lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan.
Analisis Kebijakan Pemerintah
Akademisi Eko Widodo menambahkan bahwa fokus pemerintah seharusnya beralih ke perbaikan sistem transportasi dan pengelolaan energi berkelanjutan, alih-alih memperluas deforestasi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Ia mengingatkan, “Yang paling penting saat ini adalah terus menggaungkan semangat melayani sesama tanpa pamrih, seperti yang dilakukan para aktivis di Papua.”
Dampak Lingkungan dan Sosial
- Penggundulan hutan alami berpotensi mengancam keanekaragaman hayati.
- Perubahan pola mata pencarian masyarakat adat yang tradisional.
- Peningkatan konflik agraria antara perusahaan dan komunitas lokal.
Harapan dan Langkah Selanjutnya
Para akademisi, mahasiswa, dan aktivis berharap pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PSN Papua Selatan Dikritik, Hak Masyarakat Adat Dinilai Terabaikan, menempatkan kepentingan adat dan keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas utama. Evaluasi tersebut diharapkan mencakup dialog inklusif, peninjauan kembali wilayah yang akan dibuka, serta penetapan mekanisme kompensasi yang adil.
Kesimpulannya, meski program strategis nasional bertujuan memperkuat ketahanan pangan dan energi, kritik yang terus bergema menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih sensitif terhadap hak-hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan di Papua Selatan.
