PSPK – 07 Mei 2026 | Penggusuran rumah warga di Ende, NTT, telah menjadi sorotan karena adanya sengketa hibah antara Kongregasi SVD dan klaim sertifikat Pemda. Kasus ini bermula ketika Pemda Ende mengklaim bahwa lahan yang ditempati oleh keluarga Eusye Natalia de Hoog merupakan tanah milik Pemda.
Namun, Pemda Ende mengklaim bahwa lahan tersebut merupakan tanah milik Pemda yang telah terbit sertifikat pada 2002. Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda, mengatakan bahwa penggusuran tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah Bupati Yosef nomor BU 188/BPKAD.18/432/IV/2026 dan sertifikat tanah nomor 20 tahun 2002.
Provinsial SVD Ende, Pastor Eman Embu, mengakui bahwa provinsial pendahulunya memberikan Surat Pernyataan Hibah kepada Adriana Sadipun pada 30 Juni 2016. Namun, ia juga mengakui bahwa dokumen hibah tersebut belum diberi nomor dan ditandatangani oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa.
Kasus ini telah menimbulkan polemik di kalangan masyarakat Ende. Maria Elisabeth menilai penggusuran tersebut cacat hukum karena tidak didasarkan surat perintah pengadilan. Ia juga mengaku kaget ketika Pemda mendatangi rumahnya dan memberikan surat yang di dalamnya menyatakan bahwa tanah yang mereka tempati merupakan tanah pemerintah daerah.
Yosef Benediktus Badeoda mengklaim bahwa pemerintah telah memediasi masalah tersebut sejak 2017 dan membantah tuduhan bahwa eksekusi lahan tersebut cacat hukum. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah akan sangat mempertimbangkan langkahnya apabila Provinsial SVD secara resmi mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan aset SVD.
Kesimpulan, penggusuran rumah warga di Ende, NTT, telah menimbulkan sengketa hibah antara Kongregasi SVD dan klaim sertifikat Pemda. Kasus ini masih dalam proses penyelesaian dan memerlukan dialog yang baik untuk mitigasi eskalasi masalah.
