PSPK – 07 Mei 2026 | BEM KM IPB University menolak rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melibatkan kampus dalam proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa menilai perguruan tinggi tidak pantas dijadikan pelaksana proyek pemerintah karena masih banyak masalah yang belum terpecahkan.
Salah satu masalah yang ditekankan adalah kasus keracunan massal yang masih terjadi. BEM KM IPB juga menyoroti ribuan SPPG yang ditutup karena tidak memenuhi standar operasional. Mereka juga mengkritik dugaan keterlibatan kepentingan politik dan oligarki dalam pengelolaan sejumlah SPPG.
BEM KM IPB meminta BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG sebelum memperluas program. Mereka menilai implementasi program MBG saat ini masih menyisakan berbagai persoalan mendasar.
Mahasiswa juga menyoroti sejumlah pos anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran, seperti pengadaan kaus kaki senilai Rp6,9 miliar dan motor listrik sebanyak 21.800 unit. Mereka menilai anggaran ini dapat dialihkan untuk peningkatan kesejahteraan guru honorer maupun memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan.
IPB University sendiri telah ditunjuk sebagai Pusat Unggulan Nasional untuk program MBG. Namun, BEM KM IPB tetap menolak rencana BGN untuk melibatkan kampus dalam proyek MBG.
Direktur Kerjasama, Komunikasi, dan Pemasaran IPB University, Dr Alfian Helmi, mengatakan bahwa IPB akan mengembangkan model dapur berbasis karakteristik lokal dan memperkaya menu gizi MBG. Ia juga menuturkan bahwa IPB perlu terlibat dalam mengembangkan MBG karena ada sejumlah persoalan MBG di lingkup nasional yang membutuhkan kepedulian institusi pendidikan tinggi.
PT BLST, holding company milik IPB, akan mengelola SPPG secara profesional dan terpisah dari anggaran pendidikan dan operasional akademik IPB. Direktur PT BLST, Luhur Budijarso, berharap SPPG yang dikelola pihaknya dapat direplikasi secara nasional.
Kesimpulan dari penolakan BEM KM IPB adalah bahwa mahasiswa menolak rencana BGN untuk melibatkan kampus dalam proyek MBG karena masih banyak masalah yang belum terpecahkan. Mereka meminta BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG sebelum memperluas program.
