PSPK – 24 April 2026 | Pada Selasa, 14 April 2026, konflik bersenjata kembali meletus di wilayah pegunungan Puncak Jaya, Papua Tengah. Satgas Damai Cartenz, satuan khusus yang dibentuk untuk menengahi perselisihan antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata, melakukan penangkapan terhadap seorang anggota Kelompok Kecil Bersenjata (KKB) di desa Kembru. Insiden tersebut berujung pada baku tembak yang menewaskan 15 warga sipil dan melukai beberapa lainnya.
Latar Belakang Penangkapan
Tim operasi Satgas Damai Cartenz berupaya menghentikan aksi penembakan yang dilancarkan oleh KKB terhadap penduduk setempat. Menurut pernyataan Letkol Inf. Wirya Arthadiguna, kepala penerangan Koops Habema, aparat TNI tidak terlibat dalam penembakan yang menewaskan seorang anak di Kampung Jigiunggi pada hari yang sama, melainkan menanggapi serangan tembakan yang datang dari kelompok KKB di Kembru.
Ketika tim Satgas tiba di lokasi, mereka diserang oleh anggota KKB yang menembakkan senjata rakitan serta senapan angin. Dalam proses menahan pelaku, Satgas berhasil menembak mati salah satu anggota KKB tersebut. Penembakan balasan tersebut berulang kali memicu baku tembak yang meluas ke pemukiman warga.
Korban Jiwa dan Luka-Luka
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengonfirmasi bahwa 15 orang tewas dalam baku tembak tersebut. Lima warga selamat, namun hanya satu yang berhasil diwawancarai secara langsung. Korban perempuan bernama Anita Telenggen mengalami luka tembak di leher dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Dian Harapan.
Fritz Ramandey, kepala sekretariat Komnas HAM Papua, menyampaikan bahwa korban selamat mengidentifikasi pelaku tembakan sebagai “tentara berseragam”. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan mengenai identitas sebenarnya dari aparat yang terlibat, mengingat Satgas Damai Cartenz beroperasi dengan seragam khusus yang tidak menyerupai seragam TNI reguler.
Temuan Barang Bukti
Setelah baku tembak mereda, aparat mengamankan sejumlah barang bukti yang mengindikasikan aktivitas kelompok bersenjata. Di antara barang bukti tersebut terdapat dua pucuk senjata rakitan, satu senapan angin, munisi kaliber 5,56 mm dan 7,62 mm, satu selongsong peluru, serta perlengkapan tradisional seperti busur, anak panah, parang, kapak, pedang, dan pisau. Penemuan ini memperkuat dugaan bahwa KKB menggunakan senjata improvisasi serta persenjataan ringan dalam konflik.
Reaksi Pemerintah dan Lembaga HAM
Komnas HAM menuntut transparansi penuh dari pihak militer dan pemerintah daerah mengenai identitas penembak serta prosedur penanganan korban. Saurlin P. Siagian, komisioner pemantauan Komnas HAM, menegaskan pentingnya pendekatan kemanusiaan untuk menghindari korban lebih lanjut. Ia juga menyatakan bahwa akses ke beberapa distrik masih terbatas, sehingga data korban dapat berubah seiring dengan proses verifikasi lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Puncak berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau warga yang mengungsi ke hutan. Namun, kondisi lapangan yang sulit membuat pengiriman bantuan menjadi tantangan besar.
Implikasi Politik dan Keamanan
Insiden ini menambah daftar panjang bentrokan bersenjata di wilayah Papua sejak awal tahun 2026. Konflik antara aparat keamanan, Satgas Damai Cartenz, dan kelompok bersenjata seperti TPNPB serta KKB menimbulkan kekhawatiran akan stabilitas keamanan jangka panjang. Analisis para pakar keamanan menilai bahwa keberadaan satuan khusus seperti Satgas Damai Cartenz dapat menjadi pedang bermata dua: di satu sisi memberikan respons cepat, namun di sisi lain berpotensi memperburuk persepsi warga jika identitas dan prosedur operasionalnya tidak jelas.
Sejumlah lembaga internasional menyoroti pentingnya investigasi independen terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk militer, Satgas, dan kelompok bersenjata, guna menegakkan prinsip hak asasi manusia dan menghindari eskalasi lebih lanjut.
Dengan menutup baku tembak, pihak berwenang kini fokus pada evakuasi korban, penyelidikan forensik, serta upaya rekonsiliasi dengan masyarakat lokal. Harapan besar terletak pada dialog terbuka antara pemerintah, Satgas Damai Cartenz, dan perwakilan adat untuk menciptakan solusi damai yang berkelanjutan.
