PSPK – 03 April 2026 | Seoul – Presiden Lee Jae‑Myung menyatakan pada Kamis, 2 April, bahwa ekonomi Korea Selatan sedang berada dalam “kondisi perang” akibat dampak perang antara Amerika Serikat‑Israel dan Iran. Pernyataan itu disampaikan bersamaan dengan proposal anggaran tambahan sebesar US$17,2 miliar untuk menanggulangi krisis yang melanda negara tersebut.
Kenaikan tajam harga minyak dunia, dipicu oleh ketegangan di Selat Hormuz, memperburuk tekanan inflasi dan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang sangat bergantung pada impor energi, terutama minyak mentah Timur Tengah yang menyumbang sekitar 70 % kebutuhan impor.
Lee menekankan bahwa pemerintah memperlakukan situasi ekonomi seolah‑olah berada dalam keadaan perang dan harus melakukan langkah‑langkah luar biasa untuk menstabilkan kondisi. Ia menambah, krisis ini bukan sekadar hujan yang cepat reda, melainkan badai besar yang dapat berlanjut tanpa batas waktu, dan meminta parlemen segera mengesahkan paket anggaran tersebut.
Rincian alokasi anggaran tambahan meliputi:
- 4,8 triliun won (sekitar US$3,1 miliar) untuk bantuan tunai bagi 70 % rumah tangga berpendapatan terendah, dengan nominal antara 100.000 hingga 600.000 won per orang, disesuaikan dengan tingkat pendapatan.
- 2,8 triliun won untuk program dukungan bagi pemuda dan kelompok berpendapatan rendah.
- 2,6 triliun won untuk membantu perusahaan yang terdampak langsung oleh krisis di Timur Tengah.
Selain paket keuangan, pemerintah Seoul juga memberlakukan pembatasan harga bahan bakar untuk pertama kalinya sejak 1997, serta mengeluarkan pedoman hemat energi yang mendorong masyarakat mengurangi konsumsi listrik, mempersingkat waktu mandi, dan mengisi daya perangkat pada siang hari.
Presiden Lee mengimbau publik untuk berpartisipasi aktif dalam upaya penghematan energi, seperti menggunakan transportasi umum dan mematikan peralatan listrik yang tidak diperlukan. Langkah‑langkah ini diharapkan dapat meredam tekanan inflasi dan menjaga pasokan energi domestik.
Partai Demokrat yang memimpin pemerintahan dan Partai Kekuatan Rakyat, sebagai partai oposisi utama, sepakat untuk menggelar pemungutan suara atas RUU anggaran pada 10 April mendatang.
