PSPK – 01 April 2026 | Kasus yang menjerat Amsal Sitepu kembali menjadi sorotan publik setelah sejumlah tokoh menilai penanganan hukumnya mengabaikan nilai penting dalam industri kreatif. Menurut mantan perwira tinggi Polri Rikwanto, pengkategorian perkara ini sebagai tindak pidana korupsi tidak tepat karena tidak memperhitungkan nilai proses kreatif seperti pengembangan konsep, ide, hingga proses editing.
Rikwanto juga meragukan dasar tuduhan adanya unsur memperkaya diri senilai Rp202 juta. Ia berpendapat bahwa bila unsur kreatif dianggap nihil, perhitungan kerugian menjadi tidak objektif.
Anggota DPR RI Hinca Panjaitan menambahkan bahwa metode penilaian yang memberikan nilai nol pada unsur kreatif berpotensi menciptakan preseden buruk bagi pekerja di sektor ini. Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar tidak merugikan profesi yang berbasis pada ide dan kreativitas.
Media nasional seperti Kompas menyoroti pentingnya pembaruan perspektif dalam menilai pekerjaan kreatif di ranah hukum, terutama mengingat pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia yang signifikan. Sementara Tempo mengusulkan adanya standar penilaian yang lebih komprehensif untuk menjembatani perbedaan persepsi antara auditor dan pelaku industri kreatif.
Berbagai pengamat hukum dan ekonomi kreatif juga menyerukan aparat penegak hukum agar lebih adaptif dalam memahami karakteristik pekerjaan kreatif yang tidak selalu dapat diukur secara konvensional. Mereka memperingatkan bahwa pendekatan yang keliru dapat menghambat inovasi serta menurunkan kepercayaan pelaku industri terhadap sistem hukum.
Dengan meningkatnya perhatian publik, kasus Amsal Sitepu tidak lagi sekadar persoalan hukum, melainkan menjadi ujian bagi negara dalam mengakui dan melindungi nilai ekonomi yang dihasilkan oleh kreativitas.
