PSPK – 07 April 2026 | Pemerintah Provinsi Jawa Barat baru‑baru ini mengeluarkan surat edaran yang menghapus keharusan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik pertama saat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk perpanjangan STNK tahunan. Kebijakan ini mulai berlaku pada 6 April 2026 dan ditujukan untuk menyederhanakan layanan publik, meminimalisir praktik percaloan, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Syarat Pembayaran PKB Tanpa KTP Pemilik Lama
- Menunjukkan STNK asli kendaraan yang akan diperpanjang.
- Menunjukkan KTP asli pemilik yang saat ini menguasai kendaraan.
Dengan dua dokumen tersebut, proses di Samsat menjadi jauh lebih cepat dan tidak ada lagi celah bagi calo untuk menuntut biaya tambahan.
Pengecualian yang Perlu Diperhatikan
Kebijakan ini hanya berlaku untuk perpanjangan STNK satu tahun. Untuk perpanjangan lima tahun yang melibatkan pergantian plat nomor, persyaratan lama tetap dipertahankan, yaitu harus melampirkan KTP pemilik pertama sebagaimana tercatat di BPKB. Jika tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, pemilik harus melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara resmi.
Imbauan Balik Nama Secara Cepat
Meskipun pembayaran tahunan kini lebih mudah, pemerintah tetap mendorong pemilik kendaraan bekas untuk segera melakukan proses balik nama. Hal ini penting untuk menjamin legalitas kepemilikan dan mempermudah urusan administrasi jangka panjang, termasuk pembayaran PKB lima tahunan. Tarif BBNKB untuk kendaraan bekas kini dihapus, sehingga pemilik baru hanya menanggung biaya administrasi dasar sesuai Peraturan Pemerintah No. 76/2020.
Potensi Penerapan di Jawa Tengah
Keberhasilan kebijakan Jawa Barat menimbulkan harapan agar provinsi lain, khususnya Jawa Tengah, dapat mengadopsinya. Di wilayah ini, banyak kendaraan bekas berpindah tangan lintas kota, sehingga mencari KTP pemilik pertama menjadi tantangan besar. Mahasiswa dan civitas akademika di Universitas Komputama (UNIKMA) Cilacap, misalnya, sangat diuntungkan karena proses pembayaran PKB dapat dilakukan tanpa harus menelusuri identitas pemilik lama.
Jika Jawa Tengah menerapkan kebijakan serupa, dampaknya diperkirakan akan meningkatkan kepatuhan pajak, memperbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mengurangi praktik percaloan. Masyarakat dapat memenuhi kewajiban tahunan dengan cepat, transparan, dan tanpa biaya pungli, sementara kas daerah akan lebih optimal untuk pembangunan.
Secara keseluruhan, penghapusan keharusan KTP pemilik lama merupakan langkah strategis yang menghubungkan kepentingan publik dan fiskal. Implementasinya di Jawa Tengah dapat menjadi contoh sukses lain dalam upaya memperbaiki layanan publik dan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.
