PSPK – 05 April 2026 | Parlemen Kamboja pada Jumat, 3 April 2024, mengesahkan undang‑undang pertama yang secara khusus menargetkan operasi penipuan daring yang telah menjerat korban internasional dengan kerugian miliaran dolar. Rancangan undang‑undang ini disetujui setelah tekanan domestik dan internasional menuntut penegakan hukum yang lebih tegas terhadap jaringan penipuan yang beroperasi di negara tersebut.
Menteri Kehakiman Keut Rith menjelaskan bahwa regulasi baru ini dimaksudkan memperkuat “operasi pembersihan” yang sedang berlangsung di seluruh negeri, serta mencegah pusat‑pusat penipuan kembali beroperasi setelah tindakan penegakan. Ia menekankan, “Undang‑undang ini ketat seperti jaring ikan, memastikan tidak ada lagi penipuan daring di Kamboja dan melindungi kepentingan bangsa serta rakyat.”
Undang‑undang tersebut mengatur hukuman penjara dua hingga lima tahun serta denda sampai US$125.000 bagi pelaku penipuan daring individu. Jika kejahatan dilakukan oleh geng atau menimpa banyak korban, hukuman dapat meningkat menjadi sepuluh tahun penjara dan denda hingga US$250.000. Selain itu, pelanggaran terkait pencucian uang, pengumpulan data korban, atau perekrutan penipu juga diancam dengan sanksi serupa.
Berikut rangkuman utama ketentuan hukuman:
- Penipuan daring individu: 2‑5 tahun penjara, denda ≤ US$125.000.
- Penipuan oleh jaringan/geng atau melibatkan banyak korban: hingga 10 tahun penjara, denda ≤ US$250.000.
- Pencucian uang, pengumpulan data korban, atau perekrutan penipu: hukuman serupa sesuai tingkat keseriusan.
Sebelumnya Kamboja tidak memiliki undang‑undang khusus yang mengatur penipuan daring, meski tersangka sering didakwa dengan pasal-pasal seperti eksploitasi, penipuan berat, dan pencucian uang. Langkah legislatif ini muncul setelah kecaman luas dari kelompok hak asasi manusia dan sanksi internasional, termasuk tindakan Inggris yang memberikan sanksi kepada operator kompleks penipuan terbesar di Kamboja serta pasar kripto yang memperdagangkan data pribadi curian.
Pemerintah Kamboja sebelumnya dianggap kurang tegas dalam menangani kompleks penipuan yang berlokasi di wilayah‑wilayah tertutup dan memaksa pekerja melakukan penipuan secara paksa. Upaya terbaru menargetkan penutupan ratusan situs dan penahanan tokoh senior jaringan.
Kasus ekstradisi juga menjadi sorotan. Pada Rabu, Kamboja mengekstradisi Li Xiong, mantan pemimpin konglomerat keuangan Kamboja, ke Tiongkok atas tuduhan pencucian uang. Pada Januari, pengusaha keturunan Tionghoa‑Kamboja, Chen Zhi, juga diekstradisi ke Tiongkok setelah ditangkap karena dugaan operasi penipuan daring brutal.
Undang‑undang yang baru disahkan kini akan diserahkan kepada Raja Kamboja untuk ditandatangani, menandai langkah penting dalam upaya pemerintah memberantas kejahatan siber dan memulihkan kepercayaan investor, pelancong, serta masyarakat internasional.
