PSPK – 23 April 2026 | Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmen kuatnya dalam mendukung kebijakan energi nasional dengan mengubah praktik minyak ilegal menjadi kontribusi ekonomi yang sah. Pada 21 April 2026, Kapolda Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho menerima kunjungan kerja delegasi SKK Migas untuk membahas percepatan legalisasi sumur minyak masyarakat.
Sinergi Penegakan Hukum dan Regulasi
Pertemuan di ruang delegasi Gedung Presisi Mapolda Sumsel menjadi forum strategis untuk menyelaraskan langkah aparat penegak hukum dengan regulator migas. Fokus utama adalah verifikasi faktual di lapangan serta penetapan prosedur legalisasi yang aman dan berkelanjutan.
Langkah Konkret dan Pilot Project
Polda Sumsel bersama SKK Migas akan melakukan pengawasan terpadu. Kabupaten Musi Banyuasin dipilih sebagai wilayah percontohan untuk menerapkan Standard Operating Procedure (SOP) tata kelola sumur masyarakat. Transformasi ini diharapkan menekan praktik illegal drilling, mengurangi risiko kecelakaan, serta mencegah pencemaran lingkungan.
Penegakan Hukum Tanpa Toleransi
Kapolda menegaskan tidak ada toleransi bagi aktivitas di luar mekanisme resmi. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas demi melindungi kepentingan negara dan masyarakat.
Harapan dan Dampak Ekonomi
Dengan legalisasi, sumur minyak masyarakat dapat berkontribusi pada target lifting nasional dan menambah penerimaan negara. Pendekatan preventif dan preemtif yang diusung Polda Sumsel diharapkan menjadikan provinsi ini model nasional dalam penataan sumur minyak masyarakat.
