PSPK – 01 April 2026 | Pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-152 Kabupaten Pandeglang, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pandeglang menekankan bahwa peringatan tersebut tidak sekadar seremoni, melainkan harus menjadi momen evaluasi yang jujur.
Ketua DPC GMNI Pandeglang, Abdul Aziz Zulfikar, mengingatkan bahwa meskipun daerah ini telah melangkah lebih dari satu setengah abad, masih terdapat masalah struktural yang belum teratasi, terutama kemiskinan, pendidikan, dan pengangguran.
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| Tingkat Kemiskinan (BPS) | 8,5 % – 10 % |
| Tingkat Pengangguran Terbuka | 8,80 % |
| Rata‑rata Lama Sekolah | di bawah 8 tahun |
Data BPS menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Pandeglang berada di antara 8,5 hingga 10 persen, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Provinsi Banten. Angka pengangguran terbuka mencapai 8,80 persen, dengan mayoritas penganggur berusia muda. Rata‑rata lama sekolah yang masih di bawah delapan tahun mengindikasikan banyaknya anak yang belum menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh, terutama di daerah pedesaan.
Aziz menyoroti kurangnya infrastruktur yang merata, dengan banyak jalan kabupaten masih dalam kondisi rusak, serta akses layanan publik yang tidak merata, terutama di wilayah selatan Pandeglang. Ia juga menilai bahwa belanja APBD sebesar lebih dari Rp2,5 triliun belum sepenuhnya menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berikut adalah tuntutan utama yang disampaikan GMNI Pandeglang dalam rangka HUT ke‑152:
- Reorientasi kebijakan APBD untuk fokus pada pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan.
- Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di wilayah pedesaan.
- Penciptaan lapangan kerja yang memanfaatkan potensi lokal, bukan sekadar program formalitas.
- Percepatan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan wilayah.
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kebijakan publik.
GMNI menegaskan bahwa data‑data tersebut bukan sekadar angka, melainkan cerminan kebijakan yang belum berpihak secara nyata kepada rakyat. Mereka mengajak pemerintah daerah untuk mengambil langkah berani demi perubahan total, bukan hanya perayaan tahunan tanpa dampak substantif.
Dengan harapan menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan publik, GMNI Pandeglang berkomitmen terus mengawal kepentingan rakyat di tengah tantangan pembangunan.
