PSPK – 13 April 2026 | Jakarta – Peringatan Hari Nelayan Nasional yang baru-baru ini digelar menyoroti ancaman serius yang dihadapi komunitas pesisir Indonesia. Penelitian terbaru tim Universitas Pertamina (UPER) mengungkapkan bahwa perubahan iklim semakin memperlemah ketahanan ekonomi nelayan, khususnya di wilayah Teluk Aru, Kalimantan Selatan.
Data Badan Pusat Statistik 2022 menunjukkan sekitar 30,2 juta penduduk pesisir berada dalam risiko tinggi akibat perubahan iklim. Proyeksi Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2022 memperkirakan penurunan nilai ekonomi perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hingga 26 % pada tahun 2050 bila tidak ada intervensi.
Peneliti yang dipimpin oleh Dr. Ita Musfirowati Hanika, Program Studi Komunikasi UPER, melakukan survei lapangan di Teluk Aru—salah satu zona tangkap terbesar dengan potensi produksi 98 000 ton ikan per tahun. Hasilnya mengindikasikan tiga masalah utama:
- Frekuensi cuaca ekstrem meningkat, memaksa nelayan menghentikan operasi melaut.
- Perubahan pola migrasi ikan mengaburkan titik tangkapan tradisional.
- Keterbatasan akses informasi cuaca yang akurat menghambat keputusan harian nelayan.
Wawancara dengan nelayan senior berusia 74 tahun, Lahudina, menggambarkan dampak ekonomi yang nyata. “Tahun ini cuaca tidak menentu, hasil tangkapan sangat sedikit. Saya semalaman hanya dapat satu ikan, dijual Rp35.000, padahal biaya operasional satu kali melaut mencapai Rp100.000. Kami malah merugi.”
Kaswin, nelayan lain, terpaksa beralih menjadi petani cengkeh karena ketidakpastian laut. Studi tersebut mencatat kenaikan permukaan laut rata‑rata 3,5 mm per tahun serta penurunan hasil tangkapan hingga 15 %. Biaya operasional rata‑rata Rp300.000 per perjalanan sering melampaui pendapatan yang diperoleh.
Penelitian dipublikasikan dalam IOP Conference Series: Earth and Environmental Science serta jurnal Dinasti International Journal of Education Management and Social Science (DIJEMSS). Pendekatan yang digunakan mencakup Health Belief Model (HBM) dan Sustainable Livelihood Framework (SLF), yang menyimpulkan bahwa meski nelayan memiliki kesadaran tinggi untuk beradaptasi, mereka memerlukan dukungan teknis dan finansial.
Rekomendasi utama tim UPER meliputi:
- Peningkatan akses pembiayaan khusus untuk modernisasi perahu dan peralatan tangkap yang tahan iklim.
- Penyediaan layanan informasi cuaca berbasis teknologi tepat guna, seperti aplikasi seluler dengan data real‑time.
- Program diversifikasi hasil laut, termasuk pelatihan pengolahan nilai tambah (misalnya pengalengan, pengeringan).
- Kolaborasi antar lembaga pemerintah, akademisi, dan sektor swasta untuk menciptakan kebijakan adaptasi yang terintegrasi.
Prof. Dr. Ir. Wawan Gunawan A. Kadir, Rektor Universitas Pertamina, menegaskan komitmen institusinya dalam mendukung solusi berkelanjutan bagi masyarakat pesisir. “Penelitian lintas disiplin ini merupakan langkah konkret untuk menjembatani temuan akademik dengan kebutuhan nyata nelayan di akar rumput,” ujarnya.
Dengan meningkatnya tekanan iklim, keberlanjutan ekonomi nelayan menjadi isu strategis bagi kedaulatan maritim Indonesia. Implementasi kebijakan yang responsif dan penyediaan sumber daya yang memadai diharapkan dapat memperkuat ketahanan hidup komunitas pesisir serta menjaga kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian nasional.
