PSPK – 21 April 2026 | Harga LPG non-subsidi mengalami lonjakan signifikan pada April 2026, dengan kenaikan rata‑rata hampir 19 % dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan ini dipicu oleh naiknya harga minyak mentah dunia serta gangguan distribusi energi global, termasuk penutupan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Dampaknya dirasakan secara langsung oleh konsumen rumah tangga dan terutama oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengandalkan LPG untuk proses produksi dan layanan makanan.
Harga LPG Non-Subsidi Naik di April 2026
Penyesuaian harga resmi diumumkan PT Pertamina Patra Niaga pada 18 April 2026. Harga tabung 12 kg di Jakarta naik menjadi Rp228 000, naik 18,75 % dari tarif sebelumnya. Untuk ukuran 5,5 kg, harga meningkat menjadi Rp107 000, naik 18,89 %. Kenaikan serupa terjadi di hampir semua provinsi, dengan variasi tergantung biaya distribusi. Berikut rangkuman harga per provinsi:
| Provinsi | 12 kg (Rp) | 5,5 kg (Rp) |
|---|---|---|
| DKI Jakarta | 228000 | 107000 |
| Jawa Barat | 228000 | 107000 |
| Jawa Tengah | 228000 | 107000 |
| Bali | 228000 | 107000 |
| Kalimantan Timur | 238000 | 114000 |
| Maluku (Ambon) | 285000 | 134000 |
| Papua (Jayapura) | 285000 | 134000 |
Harga di wilayah timur Indonesia, khususnya Maluku dan Papua, mencapai Rp285 000 untuk tabung 12 kg, mencerminkan biaya logistik yang lebih tinggi.
Dampak pada UMKM
UMKM di sektor kuliner, roti, dan produksi makanan ringan mengaku tertekan oleh kenaikan biaya energi ini. Ibrahim, pemilik restoran Pattypals di Jakarta, menyebut kenaikan sekitar Rp40 000 per tabung 12 kg meningkatkan variabel biaya produksi secara signifikan. Ia berupaya menahan kenaikan harga jual menu demi menjaga daya beli konsumen.
Nur Kuntari, pemilik Uti Bakery, menegaskan bahwa LPG 12 kg adalah komponen utama dalam proses pemanggangan. Kenaikan harga menggerus margin keuntungan beberapa persen, memaksa usaha kecil menyesuaikan pola pembelian bahan baku.
Sejumlah ibu rumah tangga yang juga berbisnis rumahan melaporkan beban rumah tangga bertambah, sekaligus menurunkan profitabilitas usaha kecil mereka.
Reaksi Akumindo dan YLKI
Asosiasi Konsumen Indonesia (AKUMINDO) mengeluarkan pernyataan resmi pada akhir April 2026, menyoroti bahwa kenaikan harga LPG non‑subsidi menambah beban ekonomi bagi UMKM dan konsumen berpenghasilan rendah. AKUMINDO menuntut pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan subsidi energi dan memberikan insentif pembiayaan khusus bagi pelaku usaha kecil.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga mengingatkan risiko migrasi konsumen ke produk subsidi yang seharusnya ditujukan bagi rumah tangga miskin. YLKI menekankan pentingnya regulasi yang melindungi konsumen dari praktik penimbunan dan penyalahgunaan subsidi.
Strategi UMKM Menghadapi Kenaikan
Berbagai strategi mulai muncul untuk mengurangi dampak biaya LPG. Beberapa UMKM beralih ke penggunaan tabung 5,5 kg yang lebih ekonomis, sementara yang lain mempertimbangkan investasi pada kompor listrik dengan efisiensi energi tinggi. Namun, banyak pelaku usaha tetap menolak kompor listrik karena keterbatasan kontrol suhu dan potensi kenaikan tarif listrik.
Selain itu, asosiasi bisnis menyarankan agar UMKM memanfaatkan program pembiayaan mikro dari bank pemerintah, yang menawarkan suku bunga rendah untuk pengadaan peralatan hemat energi. Pendekatan lain meliputi kolaborasi kelompok pembelian LPG bersama untuk menurunkan harga grosir.
Secara keseluruhan, kenaikan harga LPG non‑subsidi menimbulkan tantangan besar bagi ekonomi rumah tangga dan sektor UMKM. Respons kebijakan yang cepat serta dukungan pembiayaan dapat membantu menstabilkan pasar dan mencegah dampak sosial yang lebih luas.
