PSPK – 22 April 2026 | PT Pertamina (Persero) mengumumkan kenaikan harga eceran untuk sejumlah jenis BBM non‑subsidi mulai 18 April 2026 pukul 00.01 WIB. Kenaikan tersebut dipicu oleh lonjakan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi oleh konflik geopolitik di Timur Tengah, terutama ketegangan di sekitar Iran dan gangguan di Selat Hormuz.
Sementara itu, harga BBM bersubsidi, khususnya Pertalite (RON 90), tetap dipertahankan pada Rp10.000 per liter menurut data resmi Pertamina per 21 April 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan tidak akan ada kenaikan harga BBM subsidi hingga akhir tahun 2026.
| Jenis BBM | Keterangan | Harga Terbaru (per liter) | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Pertalite | Subsidi (RON 90) | Rp 10.000 | Tetap |
| Pertamax | Non‑Subsidi (RON 92) | Rp 12.300 | Tetap |
| Pertamax Turbo | Non‑Subsidi (RON 98) | Rp 19.400 | Naik (+Rp 6.300) |
| Dexlite | Non‑Subsidi (CN 51) | Rp 23.600 | Naik (+Rp 9.400) |
| Pertamina Dex | Non‑Subsidi (CN 53) | Rp 23.900 | Naik (+Rp 9.400) |
Catatan: Harga di atas merupakan acuan untuk wilayah DKI Jakarta. Harga di daerah lain dapat berbeda karena variasi pajak daerah dan biaya logistik.
Analisis Dampak terhadap APBN dan Inflasi
Kenaikan harga BBM non‑subsidi dinilai sebagai langkah strategis untuk mengurangi tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut pakar energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, penyesuaian ini dapat menurunkan beban kompensasi yang harus ditanggung negara karena Pertamina menjual BBM di bawah harga keekonomian.
Pemerintah tetap berupaya menahan harga BBM subsidi agar tidak menambah beban fiskal. Namun, Menteri ESDM mengingatkan adanya kemungkinan penyesuaian lanjutan (tahap II) tergantung pada pergerakan harga minyak mentah dunia. Pada Maret 2026, indeks harga minyak mentah Indonesia (ICP) telah menembus US$102,26 per barel, menambah tekanan pada kebijakan harga BBM.
Secara umum, kebijakan ini diharapkan dapat menstabilkan inflasi sambil menjaga subsidi tetap tepat sasaran. Masyarakat berpenghasilan menengah ke atas diimbau untuk tidak beralih ke BBM bersubsidi demi menjaga keseimbangan anggaran negara.
— Artikel disusun dengan bantuan AI.
