PSPK – 02 April 2026 | JAKARTA, 2 April 2026 – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyatakan akan menindaklanjuti serangkaian pengaduan masyarakat terkait keputusan pengalihan status penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pengalihan dari rumah tahanan negara (RUTAN) menjadi tahanan rumah menimbulkan sorotan luas, baik dari kalangan hukum maupun aktivis anti‑korupsi.
Pengaduan Masyarakat dan Landasan Hukum
Sejak 25 Maret 2026, Dewas menerima lebih dari sepuluh laporan yang menanyakan legitimasi hukum serta aspek etik di balik keputusan tersebut. Beberapa laporan menyoroti potensi intervensi pihak luar, sementara yang lain menyoroti prosedur medis yang dianggap tidak memadai sebelum Yaqut dipindahkan ke tahanan rumah. Aktivis dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, melaporkan dugaan kelalaian pimpinan KPK yang dianggap membiarkan intervensi eksternal tanpa memberi tahu Dewas.
Pengaduan lainnya datang dari Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, yang menyatakan bahwa Yaqut berada dalam kondisi sehat saat dipindahkan, berlawanan dengan pernyataan Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur, yang mengklaim Yaqut menderita GERD dan asma. Perbedaan informasi ini memperkuat kekhawatiran publik mengenai transparansi proses penahanan.
Langkah Dewas KPK
Ketua Dewas KPK, Gusrizal, menegaskan bahwa setiap laporan akan diproses sesuai Prosedur Operasional Baku (POB) yang berlaku. Ia menambahkan bahwa tim Dewas telah mendisposisi semua aduan sejak 30 Maret 2026 dan memulai investigasi menyeluruh. “Kami sangat menghargai peran serta publik dalam mengawasi jalannya penegakan hukum di KPK,” ujar Gusrizal dalam keterangan tertulis pada 1 April 2026.
Dewas menekankan pentingnya mekanisme checks and balances antara pengawasan internal KPK dan partisipasi publik. Menurutnya, independensi dan integritas lembaga hanya dapat terjaga bila publik terus memantau setiap tahapan penanganan kasus, terutama yang melibatkan aspek etik dan perilaku insan KPK.
Kasus Kuota Haji dan Dampaknya
Pengalihan status penahanan Yaqut muncul di tengah penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023‑2024. Pada 9 Agustus 2025, KPK memulai penyidikan, dan pada 9 Januari 2026, Yaqut Cholil Qoumas serta staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz (Gus Alex), resmi ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan lanjutan mengungkap kerugian negara mencapai Rp622 miliar, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diterima KPK pada 27 Februari 2026.
Keputusan mengalihkan Yaqut ke tahanan rumah dipandang oleh sebagian kalangan sebagai upaya meredam tekanan politik, sementara yang lain menganggapnya langkah kemanusiaan mengingat kondisi kesehatan yang dilaporkan. Namun, tidak ada dokumen medis resmi yang dipublikasikan, sehingga menimbulkan pertanyaan lebih lanjut.
Respons Publik dan Harapan Kedepan
Berbagai elemen masyarakat, termasuk LSM, akademisi, dan warga biasa, mengirimkan masukan melalui kanal resmi Dewas serta media sosial. Mereka menuntut transparansi penuh, termasuk publikasi hasil pemeriksaan medis, prosedur keputusan, dan rekomendasi perbaikan kebijakan penahanan. Dewas berjanji akan mengumumkan temuan akhir setelah proses investigasi selesai, serta menindaklanjuti rekomendasi yang muncul.
Pengawasan publik diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan wewenang di masa mendatang. Gusrizal menegaskan bahwa Dewas tidak akan mengendurkan fungsi pengawasan, melainkan akan terus memantau setiap tahapan penanganan perkara ini, khususnya dari sisi etik dan perilaku insan KPK.
Dengan menempatkan publik sebagai mitra utama dalam proses penegakan hukum, Dewas KPK berupaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi antirasuah. Langkah ini menjadi bagian penting dalam menjaga marwah KPK serta memastikan bahwa proses hukum berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
