PSPK – 11 Maret 2026 | JAKARTA — Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia menjadi fokus utama dalam setiap keputusan terkait penyelenggaraan ibadah haji, terutama mengingat dinamika geopolitik di Timur Tengah yang terus berubah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan tegas kepada seluruh jajaran pemerintah untuk memastikan keamanan warga negara yang akan menunaikan haji. “Perintah Presiden sangat jelas: menjamin keselamatan jemaah haji harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan langkah yang diambil,” ujarnya pada Selasa, 10 Maret 2026.
Pemerintah kini memantau situasi di kawasan Timur Tengah secara intensif. Karena kondisi yang sangat dinamis, dibutuhkan perencanaan yang matang dan beragam skenario mitigasi risiko.
- Pengawasan real‑time terhadap perkembangan politik dan keamanan di wilayah Saudi.
- Penyusunan rencana evakuasi darurat bagi jemaah yang berada di zona berisiko.
- Koordinasi dengan otoritas Saudi serta kedutaan Indonesia untuk memperkuat protokol keamanan.
- Pembekalan khusus bagi jemaah haji mengenai prosedur darurat dan keselamatan pribadi.
- Evaluasi reguler bersama DPR untuk memastikan kebijakan tetap relevan dan responsif.
Semua skenario tersebut akan dibahas secara komprehensif bersama Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bagian dari mekanisme pengambilan keputusan.
Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah sejalan dengan Kementerian Luar Negeri, mengimbau masyarakat yang berencana melaksanakan ibadah umrah dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan hingga situasi lebih kondusif.
Dengan pendekatan hati‑hati dan berbasis data, pemerintah berharap pelaksanaan haji dan umrah dapat berjalan aman, tertib, dan memberikan perlindungan optimal bagi seluruh jemaah Indonesia.
