PSPK – 09 Maret 2026 | Di era digital, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) tidak lagi hanya sekadar mengisi formulir manual. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggantikan DJP Online dengan sistem Coretax sejak awal 2026, membawa perubahan signifikan dalam cara wajib pajak menyiapkan dan mengunggah bukti potong, termasuk PPh Pasal 21, serta melaporkan aset kripto.
Coretax Mempermudah Unduh Bukti Potong PPh 21
Sebelumnya, perusahaan mencetak bukti potong PPh 21 dan menyerahkannya secara fisik kepada karyawan. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan No. 168/2023 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-11/PJ/2025 efektif 22 Mei 2025, bukti potong otomatis tercatat di sistem Coretax. Wajib pajak yang memenuhi syarat dapat mengunduhnya langsung melalui portal. Berikut langkah singkat yang dirangkum Okezone (8 Mar 2026):
- Masuk ke akun Coretax menggunakan NPWP dan password.
- Pilih menu “Bukti Potong” dan filter tahun pajak yang diinginkan.
- Unduh file PDF atau XLS yang tersedia.
- Verifikasi data dengan slip gaji sebelum melampirkannya pada SPT.
Kendala Umum Saat Lapor SPT di Coretax
Meskipun platform baru menjanjikan kemudahan, sejumlah wajib pajak masih menemui masalah. IDN Times mencatat tujuh kendala paling sering muncul, antara lain perubahan status SPT menjadi kurang bayar, salah memilih PTKP, serta bukti potong yang tidak dikenali karena fitur pre‑populated. Penyelesaian umum meliputi:
- Periksa ulang total penghasilan dan potongan pajak.
- Pastikan status PTKP sesuai dengan kondisi keluarga.
- Jika bukti potong tidak terdeteksi, unggah manual melalui menu “Lampiran”.
Kesadaran akan detail ini penting untuk menghindari sanksi atau keterlambatan pelaporan.
Integrasi Pajak Kripto dalam SPT Tahunan
Industri aset kripto terus menambah kontribusi pajak nasional. Data DJP menunjukkan penerimaan pajak kripto mencapai Rp1,93 triliun hingga Januari 2026. Meskipun transaksi kripto dikenakan PPh Final sesuai PMK No. 50/2025, kepemilikan aset tetap wajib dicantumkan dalam Lampiran I SPT sebagai harta.
Tokocrypto, salah satu exchange terbesar, menyediakan fitur laporan ringkasan tahunan yang dapat di‑export dan langsung dilampirkan pada SPT. Konsultan pajak Ideatax menekankan bahwa pencatatan harta kripto membantu otoritas menghindari kesenjangan data dan memperkuat literasi pajak.
Contoh Surat Pemberitahuan Libur Lebaran dalam Praktik Perusahaan
Selain kewajiban fiskal, perusahaan juga rutin mengeluarkan surat pemberitahuan internal, misalnya libur Idul Fitri. Surat tersebut mencakup kop surat, nomor dan tanggal, perihal, serta jadwal libur dan kembali bekerja. Format standar membantu menghindari miskomunikasi dan menjadi dokumen resmi kebijakan manajemen.
Berikut contoh singkat struktur surat:
| Bagian | Isi |
|---|---|
| Kop Surat | Nama perusahaan, alamat, logo |
| Nomor & Tanggal | Nomor 012/SP/HRD/2026, 10 Mar 2026 |
| Perihal | Pemberitahuan Libur Hari Raya Idul Fitri |
| Isi Surat | Jadwal libur 23‑27 Mar 2026, kembali kerja 28 Mar 2026 |
Penggunaan surat resmi ini mencerminkan pentingnya administrasi yang terstruktur, baik dalam konteks perpajakan maupun manajemen sumber daya manusia.
Secara keseluruhan, transformasi digital melalui Coretax menuntut wajib pajak meningkatkan ketelitian dalam menyiapkan dokumen pendukung, termasuk bukti potong PPh 21, laporan harta kripto, dan dokumen internal perusahaan. Dengan memahami langkah‑langkah praktis dan mengantisipasi kendala umum, pelaporan SPT Tahunan dapat berjalan lancar, mengurangi risiko audit, dan berkontribusi pada penerimaan pajak nasional yang lebih optimal.
