PSPK – 28 Maret 2026 | Batam kembali menjadi sorotan publik setelah muncul serangkaian laporan tentang praktik pungutan liar (pungli) di Imigrasi Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center serta masalah penurunan volume air di beberapa waduk utama. Kombinasi kedua isu ini menambah beban bagi penduduk lokal dan wisatawan asing yang melintasi Pulau Belitung.
Modus Pungli di Imigrasi Batam Center
Warga lokal mengungkapkan bahwa sejak lama praktik pungutan tambahan telah mengakar di antara oknum petugas Imigrasi Batam. Menurut saksi mata, setiap cap paspor dikenai biaya tambahan antara Rp100 ribu hingga Rp500 ribu per orang tanpa dasar hukum. Praktik ini tidak hanya menyasar penduduk setempat, melainkan juga wisatawan mancanegara (Wisman) yang datang dari Singapura, Malaysia, Cina, Filipina, dan Bangladesh.
Modus operandi yang paling sering dilaporkan melibatkan petugas yang menuntut uang “sampai tidak sopan” sebelum memproses dokumen masuk. Tarif yang dikenakan kepada Wisman berjumlah sekitar US$250‑$300, atau setara dengan S$250, dengan alasan uang tersebut untuk “petugas dan perantara”. Kasus ini kemudian viral melalui portal berita online Singapura, Mothership.sg, yang menyoroti dua kelompok wisatawan mengalami hal serupa.
Pihak Imigrasi Batam menanggapi dengan mengeluarkan pernyataan resmi. Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi, Kharisma Rukmana, menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan dan menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Kepatuhan Internal sedang melakukan penyelidikan. Kepala Kantor Imigrasi Batam, Hajar Aswad, menegaskan komitmen nol toleransi terhadap pungli dan menambah bahwa tindakan tegas akan diambil bila ada pelanggaran terbukti.
Penurunan Volume Air di Empat Waduk Utama
Sementara itu, Badan Pengelola (BP) Batam mengeluarkan laporan tentang penurunan signifikan volume air di tiga waduk utama: Waduk Sei Harapan (penurunan 51 cm), Waduk Mukakuning (penurunan 2,4 m), dan Waduk Nongsa (penurunan 1,2 m). Penurunan ini dipicu oleh fenomena El Nino yang memperpanjang musim kemarau dan mengurangi curah hujan.
Meski volume tiga waduk tersebut menurun, BP Batam memastikan bahwa suplai air tetap optimal berkat empat waduk cadangan (Duriangkang, Tembesi, Sei Ladi, dan Rempang) yang masih dalam kondisi baik. Menurut Ariastuty Sirait, Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, kapasitas cadangan dapat memenuhi kebutuhan air masyarakat hingga empat‑lima bulan ke depan.
Untuk mengantisipasi kelangkaan, BP Batam telah menyiapkan skema rationing air yang akan diberlakukan jika kondisi El Nino berlanjut. Selain itu, otoritas mengimbau warga untuk menghemat penggunaan air serta meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran hutan yang meningkat akibat cuaca panas dan angin kencang.
Krisis BBM: SPBU Kosong dan Kekhawatiran Warga
Di samping isu imigrasi dan air, Batam juga menghadapi kekhawatiran terkait persediaan bahan bakar minyak (BBM). Beberapa stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) dilaporkan mengalami kekosongan, memicu kepanikan di kalangan pengendara. Meskipun tidak ada data kuantitatif yang tersedia, laporan media sosial menunjukkan antrean panjang di SPBU yang masih menyediakan BBM, sementara stasiun lain tutup sementara karena kehabisan stok.
Pihak berwenang setempat belum memberikan penjelasan resmi mengenai penyebab kekosongan tersebut, namun dugaan sementara mencakup gangguan logistik dan penyesuaian pasokan nasional. Pemerintah daerah menegaskan bahwa mereka sedang berkoordinasi dengan perusahaan minyak untuk memastikan pasokan kembali stabil dalam waktu singkat.
Ketiga permasalahan ini menimbulkan tekanan psikologis dan ekonomi bagi warga Batam. Praktik pungli merusak kepercayaan terhadap institusi publik, penurunan volume air meningkatkan risiko kekeringan, sementara krisis BBM menghambat mobilitas harian. Semua faktor tersebut menuntut respons cepat dan transparan dari pemerintah daerah serta lembaga terkait.
Jika penyelidikan terhadap pungli imigrasi menghasilkan temuan konkret, diharapkan sanksi tegas dapat dijatuhkan untuk memulihkan kepercayaan publik. Sementara itu, BP Batam harus terus memantau kondisi waduk dan memperkuat langkah-langkah konservasi air. Pada saat bersamaan, upaya memastikan pasokan BBM harus dipercepat untuk menghindari dampak ekonomi lebih luas.
Kesimpulannya, Batam berada pada persimpangan kritis antara masalah korupsi, sumber daya alam yang tertekan, dan gangguan logistik. Keterlibatan semua pemangku kepentingan—pemerintah, aparat penegak hukum, perusahaan energi, dan masyarakat—sangat diperlukan untuk mengembalikan stabilitas dan memastikan kualitas hidup warga tetap terjaga.
