PSPK – 26 Maret 2026 | Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan kebijakan relaksasi terukur pada produksi batu bara dan nikel yang akan diterapkan mulai tahun 2026. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa penyesuaian ini akan dilakukan secara hati-hati dan terbatas, selaras dengan tren penguatan harga komoditas di pasar global.
Tujuan utama kebijakan tersebut bukan untuk meningkatkan produksi secara agresif, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan sehingga harga komoditas tetap stabil di pasar internasional. Pemerintah terus memantau dinamika pasar sebelum mengambil keputusan final terkait perubahan produksi.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, ESDM juga tengah meninjau penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) untuk nikel. Penyesuaian ini diharapkan dapat meningkatkan manfaat ekonomi negara dari komoditas strategis nikel, terutama mengingat permintaan global yang terus meningkat untuk bahan baku baterai.
| Komoditas | Target 2026 | Realisasi 2025 |
|---|---|---|
| Batu bara | ≈ 600 juta ton | ≈ 790 juta ton |
| Nikel (bijih) | 260–270 juta ton | 379 juta ton (tahun sebelumnya) |
Meski sebelumnya RKAB 2026 telah menetapkan pengetatan produksi, pemerintah memberi sinyal kemungkinan revisi. Hal ini berkaitan dengan upaya mengoptimalkan penerimaan negara di tengah peluang windfall profit yang muncul akibat lonjakan harga energi dan mineral.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa revisi RKAB masih dalam pembahasan lintas kementerian. Selain itu, pemerintah berencana memberlakukan bea keluar untuk batu bara mulai 1 April 2026 sebagai instrumen fiskal untuk memperkuat penerimaan negara.
Berbagai media internasional, termasuk Reuters dan Bloomberg, menyoroti bahwa kebijakan pengendalian produksi oleh negara produsen menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas harga global, terutama di tengah volatilitas pasar energi dan ketidakpastian ekonomi dunia.
Kebijakan ini diharapkan dapat menyeimbangkan kepentingan industri, menjaga stabilitas harga, serta mendukung kebutuhan fiskal negara di tengah tekanan terhadap APBN akibat meningkatnya subsidi energi.
