PSPK – 29 Maret 2026 | Jakarta – Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) per 28 Maret 2026. Regulasi ini menjadi landasan hukum utama untuk melindungi anak-anak dari risiko di dunia maya yang semakin kompleks.
Fokus Utama PP Tunas
PP Tunas menekankan prinsip kepentingan terbaik anak, mengharuskan penyelenggara platform digital, orang tua, serta lembaga pemerintah untuk menerapkan mekanisme perlindungan yang konsisten. Beberapa ketentuan kunci meliputi verifikasi usia, pembatasan konten berbahaya, dan mekanisme pelaporan pelanggaran.
Penonaktifan Akun Anak di Platform Berisiko Tinggi
Pada fase awal, otoritas berkoordinasi dengan platform-platform besar untuk menonaktifkan akun pengguna berusia di bawah 16 tahun pada layanan yang dianggap berisiko tinggi. Daftar platform yang dikenai tindakan antara lain:
- YouTube
- TikTok
- Threads
- X (Twitter)
- Bigo Live
- Roblox
Langkah ini bertujuan mengurangi paparan konten negatif, interaksi tidak aman, dan potensi eksploitasi anak.
Peran Keluarga Sebagai Garda Terdepan
KPAI menegaskan bahwa regulasi tidak akan efektif tanpa dukungan aktif orang tua. Beberapa tindakan yang dianjurkan meliputi:
- Membatasi durasi penggunaan perangkat digital;
- Memantau jenis konten yang diakses anak;
- Memberikan edukasi literasi digital sejak usia dini.
Studi UNICEF menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua secara signifikan menurunkan risiko paparan konten berbahaya. Riset Common Sense Media juga mengindikasikan bahwa anak yang diawasi memiliki perilaku digital yang lebih sehat.
Kolaborasi Multi‑Pihak
Implementasi PP Tunas menuntut sinergi antara pemerintah, penyedia layanan digital, dan masyarakat. Pemerintah bertugas mengawasi kepatuhan, sementara platform wajib menyediakan fitur verifikasi usia dan alat pelindung anak yang memadai.
Tantangan dan Harapan
Meski PP Tunas membuka era baru dalam tata kelola ruang digital yang lebih ramah anak, keberhasilannya sangat tergantung pada disiplin semua pihak. Keseimbangan antara akses teknologi dan perlindungan generasi muda menjadi kunci utama.
