PSPK – 23 Maret 2026 | Di banyak wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), anak usia sekolah tampak bekerja di ladang, laut, pasar, atau sektor informal lain. Praktik ini sering dipandang wajar sebagai bentuk tanggung jawab keluarga, namun menyimpan masalah struktural yang mendalam.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan bahwa 7,20 % anak berusia 10-17 tahun di NTT terlibat kerja, hampir tiga kali lipat rata-rata nasional sebesar 2,85 %. Pada tingkat nasional, persentase pekerja anak malah naik dari 2,39 % pada 2023 menjadi 2,85 % pada 2024, menandakan kebijakan yang belum efektif.
| Indikator | NTT | Nasional |
|---|---|---|
| Pekerja anak (10-17 tahun, 2024) | 7,20 % | 2,85 % |
| Kemiskinan (Maret 2025) | 18,60 % | ~10 % (perkiraan) |
| Anak Tidak Sekolah (ATS, 2024) | 145.268 anak | – |
Angka-angka ini mencerminkan kemiskinan struktural yang mengakar di provinsi dengan produktivitas ekonomi rendah dan sedikitnya lapangan kerja formal. Keluarga yang berpenghasilan tidak menentu cenderung mengandalkan tenaga anak sebagai tambahan, menjadikan pendidikan sekadar beban biaya tambahan.
Budaya “Bantu Orang Tua”
Di NTT, nilai membantu orang tua sudah lama menjadi norma sosial. Namun ketika tekanan ekonomi menguat, nilai tersebut bertransformasi menjadi justifikasi bagi anak-anak untuk masuk dunia kerja sejak dini. Biaya transportasi, seragam, buku, dan kebutuhan harian seringkali membuat orang tua menolak mengirim anak ke sekolah.
Peran Negara
Secara hukum Indonesia memiliki kerangka kuat: Konvensi Hak Anak PBB, UU Perlindungan Anak, UU Ketenagakerjaan, serta Road Map “Child Labor-Free Indonesia”. Di tingkat daerah terdapat program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun evaluasi lapangan mengungkap bahwa bantuan tidak selalu sampai ke seluruh keluarga miskin atau nilainya belum cukup untuk menutupi kebutuhan dasar.
Kebijakan yang ada masih bersifat sektoral; larangan kerja anak hanya diterapkan pada sektor tertentu tanpa integrasi dengan kebijakan pendidikan, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan ekonomi rumah tangga. Penegakan hukum pun sering menargetkan pelaku eksploitasi luar, sementara keluarga miskin yang terpaksa melibatkan anak tidak mendapatkan dukungan yang memadai.
Langkah Strategis
- Pemberdayaan ekonomi keluarga: pelatihan keterampilan, program padat karya lokal, akses modal mikro, serta bantuan sosial yang tepat sasaran.
- Pendidikan fleksibel dan inklusif: kelas non-formal, program kejar paket, jam belajar yang dapat disesuaikan, serta pendampingan psikososial untuk anak pekerja.
- Keterlibatan komunitas: desa ramah anak sebagai pusat data dan pengawasan, serta peran tokoh adat dan agama dalam mengubah persepsi budaya “bantu orang tua”.
- Penegakan hukum berbasis kemanusiaan: fokus pada eksploitasi berbahaya, bukan menghukum keluarga yang terpaksa.
Dengan mengatasi akar kemiskinan, memperluas akses pendidikan, dan menegakkan kebijakan secara terpadu, NTT dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja anak. Anak‑anak di provinsi ini tidak harus memilih antara belajar dan membantu keluarga; mereka berhak atas masa depan yang bebas dari beban kerja berbahaya.
Upaya ini menuntut komitmen nyata dari semua pemangku kepentingan—pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan komunitas lokal—untuk menjadikan hak anak atas pendidikan dan perlindungan bukan sekadar slogan, melainkan realitas yang dirasakan setiap hari.
