PSPK – 20 Maret 2026 | Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis, menyerukan umat Islam untuk merayakan Idul Fitri sesuai dengan keyakinan masing‑masing dan metode penentuan awal bulan hijriah yang diyakini. Pernyataan itu disampaikan pada Kamis, 19 Maret 2026, menjelang Sidang Isbat pemerintah.
KH Cholil menekankan bahwa perbedaan tanggal Lebaran merupakan konsekuensi dari dua metode utama dalam menakar awal bulan: hisab (perhitungan astronomi) dan rukyatul hilal (pengamatan langsung). Ia mengingatkan agar tidak memaksa pihak lain untuk mengikuti satu tanggal tertentu, misalnya 20 atau 21 Ramadan, melainkan menghormati keyakinan masing‑masing.
KH Cholil juga mengajak pemerintah untuk berpegang pada metode yang telah disepakati bersama dalam kerangka Musyawarah Besar Islam MUI (MABIMS), tanpa memaksakan keseragaman yang tidak memiliki dasar kuat.
Dalam upaya meningkatkan pemahaman keagamaan, ia menyarankan umat yang belum menguasai detail perhitungan untuk mengikuti petunjuk ulama atau otoritas yang dipercaya, selama tidak mengajak pada hal yang bertentangan dengan ajaran Islam.
Sidang Isbat yang digelar oleh Kementerian Agama pada tanggal 19 Maret 2026 menjadi acuan resmi penetapan tanggal Lebaran. Imbauan ini sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.
Dengan menekankan toleransi dan penghargaan atas perbedaan, MUI berharap umat dapat merayakan Idul Fitri dengan damai, penuh keimanan, dan tanpa tekanan eksternal.
