PSPK – 30 Maret 2026 | Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid, menegaskan bahwa kebijakan kementerian kini tidak lagi hanya bersifat administratif, melainkan menjadi instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pengembangan sumber daya manusia.
Rasyid, yang sekaligus menempuh studi doktoral di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, menjelaskan bahwa 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi landasan utama transformasi kelembagaan yang lebih modern, adaptif, dan berdampak luas.
Sektor imigrasi diposisikan sebagai motor penggerak ekonomi melalui serangkaian kebijakan yang mempermudah mobilitas global, antara lain penyederhanaan regulasi visa bisnis, golden visa, serta prosedur masuk lainnya. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan daya tarik investasi serta mempercepat arus masuk pelaku usaha dan tenaga ahli ke Indonesia.
Digitalisasi layanan menjadi langkah konkret dengan penguatan sistem berbasis teknologi dan penambahan autogate di titik‑titik pemeriksaan, yang meningkatkan efisiensi pelayanan publik sekaligus memperkuat pengawasan lalu lintas orang. Di samping itu, pengamanan wilayah perbatasan dan edukasi hukum bagi masyarakat desa terus digalakkan untuk mencegah perdagangan orang dan penyelundupan manusia.
Di bidang pemasyarakatan, Rasyid menekankan perubahan paradigma dari pendekatan represif ke arah pembinaan produktif dan berkelanjutan. Lapas tidak lagi dipandang sekadar tempat pelaksanaan hukuman, melainkan sebagai pusat pemberdayaan bagi warga binaan agar memiliki keterampilan dan kemandirian saat kembali ke masyarakat.
- Pemanfaatan lahan Lapas untuk pertanian, perikanan, dan peternakan.
- Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis karya warga binaan.
- Pembangunan dapur sehat untuk pemenuhan gizi.
- Penyediaan pendidikan setara bagi narapidana dan anak binaan.
- Penggunaan energi terbarukan seperti panel surya dan biogas, terutama di wilayah 3T dan perbatasan.
- Kegiatan bakti sosial berupa layanan kesehatan gratis bagi warga sekitar unit pelaksana teknis.
Upaya peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) juga ditekankan melalui pendidikan vokasi, pembelajaran digital berbasis MOOC, serta penyediaan fasilitas rumah dinas untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.
Secara keseluruhan, rangkaian program ini mencerminkan reformasi menyeluruh yang tidak hanya berorientasi pada keamanan, tetapi juga pada pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, dan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional. Imigrasi diproyeksikan menjadi kompetitif secara global, sementara sistem pemasyarakatan diarahkan menjadi lebih humanis, produktif, dan berkelanjutan.
