PSPK – 10 Maret 2026 | Bank Indonesia (BI) mengumumkan keputusan penting untuk menghentikan publikasi Indikator Stabilitas Rupiah (ISR) mulai kuartal berikutnya, sebuah langkah yang menandai perubahan signifikan dalam strategi kebijakan moneter negara. Keputusan ini diambil bersamaan dengan penyesuaian operasional BI menjelang Lebaran 2026, di mana sistem pembayaran elektronik BI-FAST tetap beroperasi penuh untuk memastikan likuiditas pasar tetap terjaga.
Alasan Penundaan Rilis ISR
Penghentian ISR didasari oleh evaluasi internal BI bahwa indikator tersebut kurang efektif dalam memberikan sinyal yang jelas kepada pelaku pasar dalam kondisi volatilitas nilai tukar yang dipicu oleh faktor eksternal, seperti konflik geopolitik dan fluktuasi harga minyak dunia. BI menilai bahwa fokus kini harus beralih pada kebijakan suku bunga dan intervensi pasar yang lebih responsif.
Rupiah Menghadapi Tekanan, Namun Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Resesi
Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar rupiah menembus level psikologis Rp17.000 per dolar AS, dipicu oleh ketegangan antara Iran dan Israel serta kenaikan harga minyak dunia. Meskipun demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa depresiasi rupiah dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tidak serta merta menandakan masuknya Indonesia ke dalam fase resesi. “Ekonomi kita masih dalam fase ekspansi, daya beli masyarakat tetap terjaga, dan fondasi ekonomi tetap kuat,” ujar Purbaya saat melakukan kunjungan ke Pasar Tanah Abang pada 9 Maret 2026.
Purbaya menambahkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman dalam mengelola krisis, mulai dari krisis keuangan global 2008 hingga pandemi COVID-19 pada 2020. Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam merumuskan kebijakan yang dapat meredam gejolak nilai tukar dan pasar saham.
Langkah-Langkah Kebijakan BI dan Pemerintah
- BI tetap mempertahankan operasi penuh BI-FAST untuk memastikan kelancaran transaksi elektronik.
- Penyesuaian operasional BI menjelang Lebaran 2026 meliputi peningkatan kapasitas likuiditas dan penguatan jaringan pembayaran.
- Bank Sentral akan mengandalkan instrumen pasar terbuka serta intervensi langsung di pasar valuta asing bila diperlukan.
- Kementerian Keuangan berkomitmen menjaga daya beli melalui kebijakan subsidi BBM dan penyesuaian anggaran yang hati-hati.
Selain itu, Pemerintah menyiapkan paket stimulus mikro untuk sektor UMKM yang paling terdampak oleh volatilitas nilai tukar, serta memperkuat cadangan devisa guna menambah kepercayaan investor.
Reaksi Pasar dan Prediksi ke Depan
Pasar modal bereaksi negatif dengan penurunan IHSG sekitar 4,9% pada perdagangan pagi, sementara rupiah terbuka di level Rp17.017 per dolar AS, turun 0,53% dibanding penutupan sebelumnya. Analis pasar memperkirakan bahwa selama konflik Timur Tengah berlanjut dan harga minyak tetap tinggi, tekanan pada rupiah akan berlanjut. Namun, dengan kebijakan moneter yang lebih fleksibel dan dukungan fiskal, risiko terjadinya krisis moneter dapat diminimalisir.
Secara keseluruhan, kombinasi antara kebijakan BI yang lebih fokus pada intervensi pasar, keberlanjutan sistem pembayaran digital, dan upaya pemerintah menjaga daya beli konsumen diharapkan dapat menstabilkan nilai tukar dalam jangka menengah. Meskipun tekanan eksternal tetap ada, fondasi ekonomi Indonesia yang kuat serta pengalaman dalam mengatasi krisis sebelumnya menjadi faktor penopang utama.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan rupiah dapat kembali ke kisaran yang lebih stabil dan pasar saham dapat pulih dari penurunan tajam, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada pada jalur positif menjelang akhir tahun 2026.
