PSPK – 30 Maret 2026 | Dalam pertemuan ke-14 Menteri Perdagangan WTO di Yaoundé, Kamerun, 66 negara anggota sepakat untuk mengaktifkan perjanjian dasar pertama dunia mengenai perdagangan digital meski masih ada penolakan dari sejumlah anggota. Kesepakatan ini diharapkan menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih terbuka dan terintegrasi secara digital.
Para anggota yang mewakili sekitar 70 persen nilai perdagangan global menyoroti rasa frustrasi mereka terhadap hambatan yang selama ini menghalangi adopsi Perjanjian E‑Commerce. Mereka menegaskan bahwa konsensus tidak selalu menjadi prasyarat mutlak untuk inisiatif reformasi yang mendesak.
Berbagai pejabat menanggapi kesepakatan ini dengan antusias. Menteri Perdagangan Singapura, Grace Fu, menyebutnya sebagai “tonggak penting” yang akan membuka peluang bagi masyarakat dan bisnis di ekonomi digital. Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, Kenji Yamada, menyebutnya sebagai “langkah bersejarah” menuju standar global. Sekretaris Bisnis dan Perdagangan Inggris, Peter Kyle, menambahkan bahwa perjanjian ini akan membuat perdagangan menjadi lebih murah, lebih cepat, dan lebih aman.
Sementara itu, India tetap menolak perjanjian tersebut dengan alasan bahwa semua aturan perdagangan harus diadopsi secara multilateral melalui konsensus. India juga menentang perjanjian Fasilitasi Internasional untuk Pembangunan karena khawatir posisi tawarnya akan melemah. Amerika Serikat belum menandatangani perjanjian ini dan saat ini sedang meninjau kebijakannya.
Perjanjian ini terpisah dari moratorium e‑commerce yang melarang bea cukai atas unduhan dan layanan streaming digital, isu yang masih menjadi titik sengketa antara AS dan India di WTO.
