PSPK – 28 Maret 2026 | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi mengumumkan kebijakan relaksasi pelaporan SPT Tahunan 2026. Kebijakan ini mencakup penghapusan denda keterlambatan serta perpanjangan batas akhir pelaporan sampai 30 April 2026.
Penghapusan Denda Administrasi
Perpanjangan Batas Waktu Hingga 30 April 2026
Awalnya, batas akhir pelaporan SPT Tahunan bagi orang pribadi adalah 31 Maret, sedangkan bagi badan adalah 30 April. Kebijakan ini menyamakan batas akhir bagi kedua kelompok, yakni 30 April 2026 pukul 23.59 WIB.
Alasan di Balik Kebijakan
- Tingginya Antusiasme dan Trafik: Menjelang tanggal 31 Maret, sistem DJP Online biasanya mengalami lonjakan akses yang dapat memperlambat server. Perpanjangan memberikan ruang untuk menstabilkan layanan.
- Mendorong Kepatuhan Sukarela: Otoritas pajak ingin membangun kesadaran wajib pajak, bukan sekadar memberi sanksi. Dengan tambahan waktu dan tanpa denda, diharapkan wajib pajak yang mengalami kendala dokumen dapat segera melaporkan.
- Transisi Sistem/Administrasi: Wajib pajak diberi waktu lebih lama untuk memastikan semua bukti potong dan dokumen pendukung telah terakumulasi dengan benar sebelum pelaporan.
Pelaporan Tetap Dilakukan Secara Daring
DJP tetap mengimbau wajib pajak untuk melaporkan SPT melalui e‑Filing atau e‑Form di situs resmi DJP Online. Layanan daring beroperasi 24 jam, sehingga pelaporan dapat dilakukan kapan saja tanpa harus mengunjungi kantor pajak.
Imbauan: Jangan Menunggu Hari Terakhir
Meskipun ada kelonggaran hingga akhir April, DJP mengingatkan agar wajib pajak tidak menunda hingga menit‑menit terakhir. Pelaporan lebih awal mengurangi risiko gangguan jaringan atau server yang dapat terjadi pada akhir periode.
Kebijakan penghapusan denda dan perpanjangan batas pelaporan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak serta mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya demi pembangunan negara.
