PSPK – 27 Maret 2026 | Jakarta, 27 Maret 2026 – Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan kembali menegaskan tuntutan agar kasus Andrie Yunus diproses melalui peradilan umum, bukan militer. Desakan ini mendapat sorotan khusus setelah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menegaskan bahwa publik menuntut transparansi penuh dalam penyelidikan dan proses hukum yang adil.
Koalisi Masyarakat Sipil menuntut keadilan setara
Koalisi yang terdiri atas LSM, akademisi, dan aktivis hak asasi manusia menilai bahwa penanganan kasus Andrie Yunus melalui militer akan menimbulkan perlakuan istimewa yang bertentangan dengan prinsip konstitusi. “Dalam negara hukum semua warga negara, termasuk anggota militer, wajib diperlakukan sama di hadapan hukum,” ujar Dini Suciatiningrum, Kepala Divisi Hukum KontraS, pada konferensi pers 26 Maret 2026.
Koalisi menyoroti Pasal 65 UU Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang secara tegas mengatur bahwa anggota militer yang terlibat tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum. Selain itu, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. VI dan VII Tahun 2000 juga menegaskan prinsip yang sama.
Agenda revitalisasi TNI dinilai tidak memadai
Koalisi mengkritik agenda revitalisasi yang diungkapkan Kepala Pusat Penerangan TNI, menganggapnya belum menyentuh akar permasalahan. Menurut koalisi, agenda tersebut masih mengandalkan peradilan militer untuk menghukum anggota TNI yang terlibat tindak pidana, sehingga menimbulkan impunitas.
“Agenda revitalisasi ini justru bertolak belakang dengan reformasi peradilan militer yang telah diamanatkan oleh UU TNI. Jika tujuan reformasi adalah akuntabilitas, maka penyelesaian kasus Andrie harus melalui peradilan umum,” tegas Dini.
Masalah BAIS dan intelijen strategis
Koalisi juga menyoroti penyalahgunaan kewenangan Badan Intelijen Strategis (BAIS). Dugaan keterlibatan BAIS dalam kasus kerusuhan Agustus lalu dan dalam penanganan kasus Andrie Yunus menjadi sorotan utama. Koalisi menuntut reformasi intelijen strategis yang fokus pada ancaman eksternal, bukan mengawasi masyarakat sipil.
- Penghapusan atau restrukturisasi BAIS yang dianggap berlebihan.
- Peningkatan transparansi mekanisme intelijen.
- Pengawasan independen oleh lembaga sipil.
Anies Baswedan menegaskan permintaan publik
Dalam sebuah pernyataan resmi, Anies Baswedan menambahkan bahwa masyarakat Indonesia menuntut proses hukum yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. “Transparansi bukan sekadar jargon, melainkan kebutuhan mendesak agar kepercayaan publik terhadap institusi negara tidak tergerus,” ujar Anies.
Anies menambahkan bahwa pemerintah harus mempercepat reformasi peradilan militer, menarik militer dari jabatan non‑pertahanan, serta memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) diusut secara independen.
Kasus Andrie Yunus belum ditetapkan sebagai pelanggaran HAM
Meski terdapat tekanan publik yang kuat, hingga kini kasus Andrie Yunus belum secara resmi dikategorikan sebagai pelanggaran HAM oleh lembaga terkait. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai standar penilaian pelanggaran HAM dalam konteks militer dan keamanan nasional.
Para pengamat hukum menilai bahwa penetapan status HAM memerlukan proses verifikasi yang independen, melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan badan internasional bila diperlukan. Tanpa penetapan tersebut, proses hukum dapat terhambat oleh interpretasi yang bervariasi.
Implikasi politik dan keamanan
Desakan Koalisi dan pernyataan Anies Baswedan menambah tekanan pada pemerintah untuk menyeimbangkan antara keamanan nasional dan perlindungan hak sipil. Jika kasus Andrie Yunus diproses di peradilan umum, maka akan menjadi preseden penting bagi penegakan hukum yang setara, tidak hanya bagi anggota militer tetapi juga bagi pejabat publik lainnya.
Di sisi lain, penolakan militer untuk menyerahkan kasus ke peradilan umum dapat memperdalam ketegangan antara institusi keamanan dan masyarakat sipil, berpotensi menimbulkan protes lebih luas.
Dengan meningkatnya sorotan media dan tekanan publik, keputusan selanjutnya akan menjadi barometer sejauh mana reformasi peradilan militer dapat diwujudkan dalam praktik nyata.
Ke depan, semua pihak diharapkan dapat berkomitmen pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga kasus Andrie Yunus tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga pelajaran penting dalam memperkuat negara hukum Indonesia.
