PSPK – 15 Maret 2026 | Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesediaannya untuk memantau 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola oleh Polri. Langkah ini diambil setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengirim surat kepada Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, meminta atensi khusus terhadap ribuan SPPG Polri agar program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dapat dijalankan secara optimal dan transparan.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pemantauan akan meliputi seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Ia menambahkan bahwa KPK akan menelaah substansi surat ICW dan berkoordinasi dengan Polri untuk menentukan kebutuhan pengawasan.
Selain itu, Budi mengajak masyarakat luas untuk turut serta memantau dan mengawasi program MBG, sehingga prosesnya dapat dilakukan secara terbuka dan akuntabel.
ICW menyoroti beberapa temuan penting terkait pengelolaan SPPG Polri, antara lain:
- Mayoritas SPPG dikelola melalui Yayasan Kemala Bhayangkari, yang memiliki lebih dari 400 cabang hingga tingkat daerah.
- Polri tidak dibatasi jumlah SPPG yang dapat dikelola, berbeda dengan yayasan lain yang biasanya dibatasi maksimal 10 SPPG.
- Setiap SPPG menerima insentif sebesar Rp6 juta per hari selama 313 hari, yang menurut perhitungan ICW dapat menghasilkan total dana hingga Rp2 triliun per tahun, belum termasuk dana operasional dan dana awal BGN sekitar Rp500 juta.
Dengan temuan tersebut, ICW menekankan potensi ketimpangan dan risiko korupsi dalam pengelolaan SPPG. Oleh karena itu, permintaan agar KPK memberikan atensi khusus dianggap krusial.
KPK akan meninjau mekanisme pengelolaan SPPG, mengevaluasi peran Yayasan Kemala Bhayangkari, serta memastikan bahwa semua proses sesuai prosedur dan transparan. Koordinasi dengan Polri diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah pengawasan yang efektif.
Pengawasan publik juga menjadi bagian penting dalam upaya ini. Masyarakat diundang untuk melaporkan temuan atau dugaan penyimpangan terkait program MBG, sehingga akuntabilitas dapat terjaga.
