PSPK – 15 Maret 2026 | Menjelang Lebaran 2026, ribuan pemudik dari Kepulauan Riau berbondong‑bondong menuju kampung halaman. Namun, antusiasme mereka dihadapkan pada masalah baru: tiket kapal roro yang terdaftar kosong di aplikasi resmi, sementara para calo menjualnya dengan harga melambung hingga Rp500.000. Protes menajam, menuntut keadilan dan transparansi dalam distribusi tiket.
Keluhan warga bermula dari laporan di media sosial bahwa saat mencoba memesan tiket melalui aplikasi resmi, banyak rute yang menunjukkan ketersediaan nol kursi. Sementara itu, kalangan perantara tiket mengiklankan keberadaan tiket “tersedia” dengan harga jauh di atas tarif resmi, memicu kecurigaan akan praktik penimbunan tiket.
Reaksi Pemerintah dan Upaya Penegakan Hukum
Polda Kepri menegaskan akan menindak tegas calo tiket di pelabuhan selama arus mudik Lebaran. Operasi khusus telah digencarkan, dengan menargetkan pelanggar yang memanfaatkan kekosongan tiket resmi untuk memperoleh keuntungan tidak sah. “Kami akan melakukan penyelidikan mendalam serta penindakan hukum yang setimpal,” ujar juru bicara Polda Kepri dalam pernyataan resmi.
Selain penegakan hukum, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan BPTD Kepri berupaya meningkatkan kapasitas transportasi laut. Pada hari Sabtu, 14 Maret 2026, Kepala Seksi Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) BPTD Kepri, Frans Deddy, mengungkapkan bahwa dari total 18 kapal roro yang terdaftar, hanya 14 yang siap beroperasi menjelang mudik. Empat kapal lainnya masih mengalami kendala teknis atau internal operator.
Untuk menutup kekurangan armada, BPTD Kepri telah mengirim surat kepada operator agar menyiapkan kapal perbantuan, termasuk satu kapal yang saat ini berada di Sulawesi dan diperkirakan dapat bergabung pada pertengahan Maret. Selain itu, kapal Senangin akan dijadikan kapal cadangan dengan frekuensi layanan dua kali seminggu pada lintasan Punggur‑Dabo‑Kuala Tungkal.
Strategi Manajemen Lintasan dan Jadwal Operasional
Manajemen lintasan roro di Batam juga mengalami penyesuaian. Pada lintasan yang diprediksi padat, seperti Punggur‑Tanjung Uban, akan disiapkan lima kapal yang melayani nonstop hingga pukul 24.00. Jika masih terdapat penumpang setelah jam tersebut, layanan akan tetap diberikan. Lintasan antarkabupaten seperti Punggur‑Mengakapan, Riau, dilayani oleh dua kapal, sementara rute Punggur‑Kuala Tungkal memiliki satu kapal reguler dengan tambahan satu kapal perbantuan.
- 14 kapal operasional melayani 19‑20 lintasan penyeberangan.
- Pengawasan ketat pada penjualan tiket daring dan offline.
- Penindakan tegas terhadap calo dengan denda dan penahanan.
- Peningkatan kapasitas armada melalui kapal bantuan.
- Operasional nonstop hingga tengah malam pada rute padat.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat menurunkan tekanan pada pemudik sekaligus mencegah praktik penimbunan tiket oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Namun, selain upaya pemerintah, peran serta masyarakat juga penting. Pengguna aplikasi tiket diimbau untuk melaporkan setiap indikasi penipuan atau penjualan tidak resmi melalui kanal resmi Polri atau layanan pengaduan transportasi. Transparansi dan kerja sama antara pihak berwenang, operator kapal, serta pemudik menjadi kunci utama mengatasi krisis tiket ini.
Dengan kombinasi penegakan hukum, penambahan armada, serta pengaturan operasional yang lebih fleksibel, diharapkan arus mudik Lebaran 2026 dapat berjalan lancar tanpa gangguan tiket kosong atau praktik penjualan tiket gelap.
