PSPK – 13 Maret 2026 | Buton Selatan – Seorang wakil bupati berusia 27 tahun yang baru saja menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Indonesia (UMI) Makassar, La Ode Risawal, menjadi sorotan publik setelah insiden kemarahan yang terjadi di depan kantor Regional Urusan Bupati (Rujab) Bupati Buton Selatan, Muhammad Adios. Insiden yang terjadi pada Senin pagi itu memicu perdebatan hangat mengenai etika pejabat publik serta dinamika politik lokal.
Latar Belakang La Ode Risawal
La Ode Risawal, lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMI Makassar, menapaki karier politiknya setelah menamatkan pendidikan dengan predikat cumlaude. Sebelum terjun ke dunia pemerintahan, ia pernah bekerja sebagai pelaut selama beberapa tahun, sebuah pengalaman yang menurutnya membentuk karakter disiplin dan ketangguhan mental. Pada usia 27 tahun, ia ditunjuk sebagai Wakil Bupati Buton Selatan, menjadikannya salah satu pejabat muda termuda di provinsi Sulawesi Tenggara.
Insiden di Depan Rujab Bupati
Pada pukul 09.30 WIB, La Ode Risawal terlihat mengangkat suara dengan nada keras ketika berhadapan dengan staf birokrasi di Rujab Bupati. Menurut beberapa saksi mata, Wakil Bupati menuduh adanya penundaan proses administratif yang berdampak pada pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman. Ketegangan semakin memuncak ketika La Ode mengancam akan menuntut tindakan disipliner terhadap pegawai yang dianggap menghambat kerja.
Rekaman video yang kemudian beredar di media sosial menunjukkan La Ode berteriak, mengangkat tangan, dan bahkan menggelengkan kepala secara agresif. Meskipun tidak ada laporan kerusakan properti atau tindakan fisik, suasana tegang tersebut menimbulkan kecemasan di antara pegawai pemerintah dan warga yang berada di sekitar lokasi.
Reaksi Bupati Muhammad Adios
Bupati Buton Selatan, Muhammad Adios, yang juga dikenal sebagai tokoh politik berpengalaman, segera memberikan pernyataan resmi melalui kantor pemerintah. Dalam pernyataan tersebut, ia menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme dan sopan santun dalam menjalankan tugas pemerintahan, sekaligus menekankan bahwa semua pegawai berhak atas perlakuan yang hormat.
Adios menambahkan, “Saya mengharapkan agar semua pihak dapat menyelesaikan perbedaan pendapat melalui dialog konstruktif, bukan dengan aksi kemarahan yang dapat menodai citra pemerintahan kita.” Ia juga menyatakan akan mengadakan pertemuan internal untuk meninjau prosedur kerja dan menegakkan disiplin kerja yang lebih baik.
Analisis Politik dan Dampaknya
Insiden ini memicu perbincangan luas di kalangan pengamat politik lokal. Beberapa pihak menilai bahwa tindakan La Ode mencerminkan tekanan yang dihadapi pejabat muda dalam menyeimbangkan aspirasi pembangunan dengan birokrasi yang kadang lambat. Sementara itu, kelompok lain menekankan bahwa sikap agresif tidak dapat diterima dalam konteks pelayanan publik.
- Tekanan politik: La Ode berada di bawah sorotan karena harapan tinggi terhadap program pembangunan yang dijanjikan.
- Pengalaman kerja: Latar belakangnya sebagai pelaut menambah dimensi unik pada gaya kepemimpinannya, namun tidak selalu cocok dalam lingkungan birokrasi.
- Harapan masyarakat: Warga menuntut transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam proyek infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan mereka.
Langkah Selanjutnya
Pemerintah daerah berjanji akan mengkaji kembali prosedur internal dan memperkuat pelatihan etika kerja bagi semua pejabat, termasuk La Ode Risawal. Selain itu, sebuah rapat koordinasi dengan unsur masyarakat sipil dijadwalkan dalam dua minggu ke depan untuk membahas solusi jangka panjang.
Di sisi lain, La Ode Risawal melalui juru bicara mengungkapkan penyesalan atas tindakan emosionalnya dan berjanji akan memperbaiki cara berkomunikasi dengan staf pemerintah. Ia menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan program pembangunan yang telah menjadi agenda utama pemerintah daerah.
Insiden ini menjadi pelajaran penting bagi para pemimpin muda di Indonesia, menunjukkan bahwa kemampuan teknis dan akademik harus diimbangi dengan keterampilan interpersonal dan manajemen konflik yang efektif.
Dengan langkah-langkah perbaikan yang direncanakan, diharapkan dinamika politik di Buton Selatan dapat kembali stabil, memungkinkan fokus pada agenda pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.
