PSPK – 29 Juli 2026 | Ucapan kontroversial Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengenai sebutan “londo ireng” usai Prabowo Menyindir Lewat “Londo Ireng”, Komdigi Klarifikasi Tanpa Meminta Maaf, telah memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan. Pernyataan tersebut dilontarkan dalam acara peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center pada 23 Juli 2026. Banyak pihak, termasuk wartawan, pengamat, dan organisasi non-pemerintah, merasa tersinggung oleh komentar tersebut.
Prabowo menilai kritik yang dilayangkan terhadap pemerintah sebagai upaya untuk menyebarkan narasi negatif tentang Indonesia. Namun, banyak publik yang merasa bahwa kritik tersebut adalah bagian penting dari demokrasi yang seharusnya dihormati. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam ucapan Prabowo, menegaskan bahwa pelabelan tersebut merendahkan profesi wartawan. “Kami menilai, pelabelan tersebut merendahkan, mengecilkan, dan mendelegitimasi profesi dan kerja-kerja jurnalis di lapangan,” ungkap AJI dalam siaran persnya pada 25 Juli 2026.
Reaksi publik yang marah juga menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tidak menerima pandangan Prabowo. Kritik terhadap pemerintah, terutama dalam hal pengadaan proyek yang dianggap tidak perlu, menjadi isu sentral yang perlu dibahas. Masyarakat menilai bahwa penting untuk memperbaiki program-program pemerintah yang dinilai kurang efektif.
Klarifikasi dari Kemkomdigi
Menanggapi kritik yang meluas, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melakukan klarifikasi. Namun, dalam penjelasannya, mereka tidak meminta maaf atas ucapan Prabowo. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menyatakan bahwa publik harus melihat pernyataan Prabowo secara utuh. “Yang disampaikan Presiden adalah ajakan untuk tetap waspada terhadap pihak-pihak yang sengaja merangkai narasi seolah-olah Indonesia tidak memiliki harapan dan tidak sedang bergerak maju,” jelas Fifi pada 27 Juli 2026.
Fifi menegaskan bahwa pernyataan Prabowo merupakan kiasan politik yang tidak dimaksudkan untuk menyudutkan profesi, media massa, maupun kelompok tertentu. Ia juga menekankan pentingnya kritik yang disampaikan dengan itikad baik sebagai bagian dari proses membangun bangsa. “Kritik tentu diperlukan, tetapi berbeda dengan upaya membangun pesimisme secara sistematis,” tambahnya.
Pentingnya Kebebasan Pers
Dalam penjelasannya, Fifi menggarisbawahi bahwa pemerintah menghormati kebebasan pers dan kritik masyarakat. Ia mengajak semua pihak untuk menjaga ruang publik agar tetap konstruktif dan tidak dipenuhi narasi negatif yang dapat merugikan upaya-upaya perbaikan yang sedang dilakukan pemerintah. “Berbagai temuan di lapangan menjadi perhatian pemerintah dan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah perbaikan,” ungkapnya.
Usai Prabowo Menyindir Lewat “Londo Ireng”, Komdigi Klarifikasi Tanpa Meminta Maaf ini menunjukkan bahwa meski ada ketidakpuasan publik, pemerintah tetap berkomitmen untuk mendengarkan kritik dan memperbaiki kekurangan yang ada. Namun, cara pemerintah merespons kritik juga menjadi sorotan, terutama dalam konteks komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Kontroversi ini menjadi gambaran nyata dari tantangan yang dihadapi dalam hubungan antara pemerintah, media, dan masyarakat. Dalam situasi yang penuh tantangan ini, penting bagi semua pihak untuk saling menghargai dan membangun dialog yang konstruktif untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun Indonesia yang lebih baik.
