PSPK – 12 Mei 2026 | Ketapang (Suara Kalbar) – Komunitas nelayan yang berasal dari Desa Tempurukan dan Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, baru-baru ini memberikan klarifikasi mengenai isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang mengemuka di daerah tersebut. Dalam sebuah pertemuan yang diadakan di Kantor Desa Tempurukan pada Jumat (8/5/2026), para nelayan menyatakan bahwa penyaluran BBM subsidi melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) telah berjalan dengan baik dan dinilai tepat sasaran.
Namun, mereka juga mengakui bahwa kuota BBM subsidi yang tersedia saat ini belum mencukupi kebutuhan semua nelayan. Salah seorang nelayan dari Desa Tempurukan, Indi, menyampaikan bahwa proses distribusi dan pelayanan BBM subsidi tidak mengalami masalah berarti. “Kalau untuk kami, BBM subsidi di sini tidak langka, pelayanan juga tidak ada masalah. Tapi kami memang merasa kekurangan, karena masih ada nelayan yang belum mendapatkan BBM akibat kuotanya terbatas,” ungkap Indi.
Indi juga menjelaskan bahwa masalah yang dihadapi bukanlah kelangkaan stok, melainkan bertambahnya jumlah nelayan dan kapal baru, sementara alokasi kuota dari pemerintah tidak mengalami peningkatan. Hal ini membuat sebagian nelayan kesulitan untuk melaut secara optimal. Pernyataan senada juga disampaikan oleh Aris, nelayan setempat lainnya, yang menegaskan bahwa penyaluran BBM subsidi di wilayah mereka sejauh ini sudah tepat sasaran. “Kami tidak mempermasalahkan penyalurannya karena sudah tepat sasaran,” tegas Aris.
Para nelayan berharap agar pihak terkait, terutama PT Pertamina (Persero) dan pengelola SPBUN, dapat memberikan solusi yang konkret, khususnya melalui penambahan kuota BBM subsidi dan evaluasi wilayah distribusi. Indi juga mengusulkan agar SPBUN Tempurukan lebih memprioritaskan kebutuhan nelayan lokal di Desa Tempurukan dan Desa Sungai Awan Kiri sebelum menyalurkan BBM ke wilayah lain, seperti Desa Sukabangun. “Kami sudah menyampaikan aspirasi kepada pihak SPBUN, tetapi mereka beralasan bahwa belum ada penambahan kuota dari pusat,” tambahnya.
Selain memberikan klarifikasi tentang kondisi distribusi BBM subsidi, komunitas nelayan Tempurukan dan Sungai Awan Kiri juga membacakan lima poin pernyataan sikap sebagai bentuk komitmen menjaga kondusivitas di Kabupaten Ketapang. Poin-poin tersebut meliputi:
- Menolak segala bentuk penyalahgunaan BBM subsidi yang diperuntukkan bagi nelayan kecil.
- Mendukung penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengajak seluruh nelayan untuk menggunakan BBM sesuai kebutuhan operasional dan tidak memperjualbelikannya kembali.
- Mendukung langkah pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan distribusi BBM subsidi.
- Berharap adanya pengawasan yang ketat agar hak-hak nelayan kecil dapat terpenuhi secara adil dan merata.
Pernyataan sikap ini merupakan bentuk komitmen komunitas nelayan untuk menjaga kesejahteraan serta memastikan situasi yang aman, tertib, dan kondusif di lingkungan masyarakat nelayan Kabupaten Ketapang.
